Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Kasus Hubla

Budi Karya Sumadi mengaku baru tahu kasus dan modus tersebut setelah OTT KPK terhadap Tonny Budiono.
Tampilkan foto dan video
Menhub, Budi Karya Sumadi usai menjadi saksi pada sidang suap perizinan dan pengadaan proyek di lingkungan Ditjen Hubla TA 2016-2017 dengan terdakwa Antonius Tonny Budiono di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (28/3). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Menhub Budi: Saya Tidak Tahu Gratifikasi dengan Pemberian ATM
Menhub, Budi Karya Sumadi usai menjadi saksi pada sidang suap perizinan dan pengadaan proyek di lingkungan Ditjen Hubla TA 2016-2017 dengan terdakwa Antonius Tonny Budiono di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (28/3). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Menhub Budi Merasa Bersalah Eks Dirjen Hubla Terlibat Suap
Menhub Budi Karya Sumadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta (Liputan6.com/ Nanda Perdana Putra)
Jadi Saksi Sidang, Menhub Budi Beberkan Laporan soal Eks Dirjen Hubla
Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono keluar dari gedung KPK, usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (29/8). Tonny diperiksa terkait kasus dugaan suap pemulusan perizinan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. (Liputan6.com/Helmi Afandi)
KPK Periksa Dirut PT Multi Prima Terkait Kasus Suap Dirjen Hubla
Loading

TRENDING

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata
berita pilihan

UMP 2025 Cuma Naik Rp 300 Ribu, Tapi Harga Bahan Pokok Melambung Lebih Tinggi

Massa buruh juga meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli agar tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 51 tahun 2023 untuk menetapkan pengupahan pada 2025. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Masih Kurang Buat Pekerja Bisa Hidup Layak

Para buruh juga mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. (JUNI KRISWANTO/AFP)
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Cuma Naik 6,5 Persen, Buruh Tetap Terima

Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menilai Pemerintah Indonesia telah berhasil merumuskan formula penghitungan UMP yang adil bagi pekerja dan pengusaha seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. PP tersebut merupakan revisi dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Naik 6,5 Persen, Pengusaha Tahan Ekspansi

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10/2024). (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro).
berita pilihan

Menaker Targetkan Pemda Tetapkan UMP 2025 Sebelum 25 Desember

Ribuan buruh dari berbagai elemen melakukan longmarch menuju depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/9). Dalam aksinya mereka menolak Tax Amnesty serta menaikan upah minumum provinsi (UMP) sebesar Rp650 ribu per bulan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Buruh Batal Mogok Massal

Berita Terbaru