Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Kumpulan artikel komisi VII DPR RI

Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo menyepakati tidak ada lagi pemotongan honor para kontributornya dan mengambalikan honor seperti sedia kala usai rapat bersama direksi Komisi VII DPR RI, Rabu (12/2/2025).
Dirut LPP RRI Hendrasmo usai rapat bersama Komisi VII DPR, Rabu (12/2/2025).(Liputan6.com/ Delvira Hutabarat)
Dirut RRI: Tak Ada Lagi Pemotongan Gaji dan Honor Pegawai Akibat Efisiensi Anggaran
Anggota Komisi VII DPR Novita Hardini. (Dok. Istimewa)
Novita Hardini Desak Kementerian Perindustrian Tindak Lanjuti Masalah Over Capacity Produksi Semen
sponsored
Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin. (DPR RI)
400 Desa Belum Teraliri Listrik, Komisi VII Dorong Percepatan Pemerataan Listrik di Kalteng
Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin.
Usai Kuasai Freeport, DPR Harap Pemerintah Jadi Pemegang Saham Mayoritas PT Vale Indonesia
Anggota Komisi VII DPR RI, Andi Yuliani Paris
Tangki Pertamina Cilacap Kembali Terbakar, DPR Minta Evaluasi Mendalam
Komisi VII DPR RI dipimpin Tamsil Linrung menggelar pertemuan dengan Kementerian Energi Kazakhstan di Astana, Kazakhstan.
Komisi VII DPR RI Gali Informasi Tata Kelola Energi Mineral Kazakhstan
Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar mengatakan Direktur Utama Baru Pertamina harus mampu membawa perusahaan lebih efisien dan kompetitif.
Dirut Baru Pertamina Harus Lebih Kompetitif di Industri Migas
Komisi VII DPR RI menggelar pertemuan dengan BEIS (Business, Energy, Industrial Strategy) Parlemen Inggris.
Komisi VII DPR Bahas Sektor Energi Selama Kunjungan di Inggris
Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian meminta pemerintah mengeluarkan (Perppu) sebagai solusi awal ditengah polemik Freeport Indonesia.
DPR Desak Pemerintah Keluarkan Perppu untuk Freeport
Petugas mengecek instalasi pipa metering regulating station PT Perusahaan Gas Negara Tbk di Jakarta, (28/10/2015). PGN berkomitmen meningkatkan daya saing dan menciptakan lingkungan yang bersih di sektor industri nasional. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
DPR Minta Pemerintah Kembali Kaji Merger Pertagas dan PGN
Loading