Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Kumpulan artikel Presidential Threshold 20 Persen

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk seluruhnya.
Personel Brimob berjaga di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (25/6/2019). Jelang sidang pembacaan putusan akan digelar pada Kamis (27/6), sekitar 47.000 personel keamanan gabungan akan disiagakan di Ibu Kota DKI Jakarta. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
4 Fakta Terkait MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen
Massa aksi unjuk rasa kawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU Pilkada berhasil menggeruduk halaman Gedung MK, Jakarta Pusat. (Nanda Perdana Putra).
MK Hapus Presidential Threshold, Perindo Ingatkan PR untuk DPR dan KPU Buat Aturannya
Ketua DPD RI 2024-2029 Terpilih Sultan B Najamudin. (Dok. Tangkapan Layar YouTube Parlemen TV)
Presidential Threshold Dihapus, Ketua DPD RI Dorong Wacana Capres Independen
Delapan hakim MK yang hadir tersebut ialah Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan M. P. Sitompul, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, M. Guntur Hamzah, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Presidential Threshold Dihapus, Angin Segar Demokrasi Indonesia
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11/2024). (Liputan6.com/Lizsa Egeham)
Cak Imin soal Maju Pilpres 2029 Usai Putusan MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen: Trauma Kalah
Waketum Golkar, Adies Kadir mengatakan soal peluang Presiden Jokowi menduduki posisi lain seperti Dewan Pembina masih terbuka. (Delvira Hutabarat).
Putusan MK Hapus Presidential Threshold, Golkar Harap Bisa Beri Angin Segar bagi Demokrasi Indonesia
Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Daulay. (Foto: Media PAN)
Bersyukur Presidential Threshold Dihapus, PAN Mimpi Calonkan Kader Jadi Capres
Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Hermawi Fransiskus Taslim (tengah) dalam konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (30/8/24) (Istimewa)
NasDem: Tidak Terbayang Pilpres Tanpa Threshold
Delapan hakim MK yang hadir tersebut ialah Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan M. P. Sitompul, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, M. Guntur Hamzah, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
PKS dan Demokrat Apresiasi Putusan MK Hapus Presidential Threshold
Hakim Konstitusi Saldi Isra saat sidang putusan uji materi UU Pemilu terkait batas usia capres-cawapres yang dilayangkan pemohon Almas Tsaqibbirru dalam gugatan nomor 90/PUU-XXI/2023. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)
Presidential Threshold Dihapus, MK Beri 5 Pedoman ke DPR dan Pemerintah untuk Revisi UU Pemilu
Ilustrasi pemilu, pilkada, pilpres. (Photo by Element5 Digital on Unsplash)
Memahami Aturan Presidential Threshold dalam Pemilu, Apa Tujuan dan Dampaknya
Banner Infografis Wacana Presidential Threshold 0% di Pemilu 2024. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Wacana Presidential Threshold 0 Persen di Pemilu 2024
Badut berbentuk kotak suara Komisi Pemilihan Umum (KPU), ondel-ondel, dan marching band ikut meramaikan pawai Deklarasi Kampanye Damai di Monas, Minggu (23/9). (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)
HEADLINE: Wacana Presidential Threshold 0 Persen di Pemilu 2024, Akhiri Dominasi Parpol?
Wakil Sekjen DPP PPP Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Achmad Baidowi (kedua kiri) memberikan keterangan saat konferensi pers terkait pendudukan gedung kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (12/12). (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Dukung Presidential Threshold 20 Persen, PPP: Perhargaan untuk Parpol yang Berjuang
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi (MK) (Liputan6/Putu Merta)
2 Anggota DPD Persoalkan Sistem Presidential Threshold ke MK
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (Liputan6.com/Johan Tallo)
MK Tolak Gugatan Ambang Batas Pencalonan Presiden 
Tokoh Nasional Jimly Assidiqqi, menjadi pembicara dalam seminar Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), Prospek Indonesia 2018 di Jakarta, Sabtu (16/12). Seminar membahas berbagai persoalan bangsa antara lain isu sentimen SARA. (Liputan6.com/Iwan)
Mantan Ketua MK Setuju Ambang Batas Presiden Nol Persen
Mahfud MD (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Mahfud MD: Putusan MK soal Ambang Batas Tak Perlu Diperdebatkan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)
Menko Wiranto Sambut Baik Putusan MK soal Presidential Threshold
Kuasa hukum Rachmawati Soekarnoputri, Yusril Ihza Mahendra (kiri) memberi keterangan terkait status tersangka pada Rachmawati dalam kasus dugaan makar di Jakarta, Rabu (7/12). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Alasan Yusril Yakin Gugatan Ambang Batas Presiden Dikabulkan MK
Yuzril Ihza Mahendra saat menjalani sidang ke-6 perkara Fiktif Positif di PTUN Jakarta, Rabu (24/5). Dalam perkara ini, belasan anggota DPD menggugat proses pengambilan sumpah Oesman Sapta, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Yusril Resmi Daftar Uji Materi Pasal Ambang Batas Presiden ke MK
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon prihatin dengan aksi cor kaki jilid kedua yang dilakukan oleh sejumlah petani dari Pegunungan Kendeng.
PT 20 Persen Tak Surutkan Gerindra Usung Prabowo Jadi Capres
Anggota Dewan dari 4 Fraksi yaitu Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS melakukan Walk Out saat Pengambilan Keputusan RUU Pemilu, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/7). DPR memilih opsi A, yaitu Presidential Threshold. (Liputan6.com/Johan Tallo)
MK Sebut Gerindra Cs Tak Bisa Uji Materi UU Pemilu
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyerahkan Laporan pandangan Pemerintah pada Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RUU Pemilu, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7). (Liputan6.com/Johan Tallo)
Cak Imin: Jangan Hakimi PAN soal Presidential Threshold
Ahli Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin (kemeja merah) memberikan keterangan saat diundang oleh Panitia Hak Angket DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/3/2015). (Liputan6.com/Johan Tallo)
Ahli Tata Negara Ungkap Alasan Ambang Batas 20 Persen Langgar UU
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyerahkan Laporan pandangan Pemerintah pada Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RUU Pemilu, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7). (Liputan6.com/Johan Tallo)
Sengketa Syarat Usung Capres
Anggota DPR Fraksi Golkar melakukan koordinasi dan foto bersama sebelum Rapat Paripurna dimulai di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis malam (20/7). (Liputan6.com/Johan Tallo)
Gerindra: Banyak yang Akan Ajukan Uji Materi UU Pemilu ke MK
Loading