Liputan6.com, Jakarta - Kegiatan peringatan hari bakti Postel ke-71 menjadi ajang sosialisasi mengenai fokus pemerintah dalam jangka panjang, yakni peran teknologi digital.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, ditemui Tekno Liputan6.com di acara Digital Running For Innovation, Minggu (30/10/2016) mengungkapkan penerapan teknologi digital salah satunya adalah penggunaan aplikasi untuk mengatasi inklusi finansial bagi masyarakat Indonesia.
"Ke depannya aplikasi-aplikasi yang berkembang adalah upaya untuk cashless (pembayaran nontunai). Nantinya masyarakat Indonesia akan masuk ke masyarakat yang cashless. Kalau dulu cashless, pakai kartu kredit perlu mesin electronic data capture (EDC), sekarang pakai aplikasi milik operator," tutur Rudiantara.
Baca Juga
Saat ini, menurut pria yang akrab disapa Chief RA, pemerintah telah melakukan ujicoba pendistribusian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat prasejahtera dengan menggunakan aplikasi yang berlangsung hingga awal 2017.
Ia bercerita, sebelumnya masyarakat prasejahtera diberikan beras, namun beras yang beredar di masyarakat memiliki kualitas yang kurang baik. Karenanya, salah satu opsi yang dilakukan adalah dengan memberikan alokasi dana kepada penerima bantuan sosial.
"Katakanlah masyarakat mendapatkan Rp 100 ribu, masuk ke Telkomsel, mereka bisa membeli beras yang harganya Rp 15 ribu per kilogram di toko-toko atau warung. Jadi nantinya masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial dan warung bisa hidup dengan teknologi digital ini," jelasnya.
Ia mengatakan, pemberian bantuan seperti pupuk subsidi pun akan dilakukan dengan cara yang sama. "Ini adalah visi presiden, jadi seharusnya masyarakat diberikan alokasi, nanti uangnya bisa digunakan untuk membeli keperluan," kata Chief RA.
Dukungan Infrastruktur
Meski begitu ia tak menampik, penggunaan aplikasi digital perlu adanya dukungan dari infrastruktur, jaringan, serta broadband. Oleh karena itu, ia memastikan proyek Palapa Ring harus selesai pada 2019.
"Palapa Ring adalah tulang punggung untuk melengkapi jaringan yang sudah ada. Sebab, operator hanya membangun di daerah yang berpotensi secara bisnis," katanya.
Saat ini, ada 57 kabupaten yang tidak memiliki akses jaringan ditambah dengan 28 kabupaten yang belum terhubung. Tugas pemerintah adalah membangun kabel fiber optik yang akan menghubungkan 85 kabupaten tersebut.
"Nanti yang existing akan dibangun oleh teman-teman operator. Kalau perlu diberi insentif agar tarif di masyarakat jadi lebih murah. Tujuannya adalah agar harga terjangkau untuk rakyat," tutupnya.
(Tin/Cas)