Jabar Akan Bangun Command Center Berbasis TIK Tahun Ini

Liputan6.com, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memproyeksikan kehadiran smart province tahun ini, antara lain dengan implementasi pusat kendali (command center) berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK). 

Kepala Seksi Standardisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfo) Provinsi Jabar Teguh Kristianto mengatakan, pembangunan pusat kendali dengan dana sekitar Rp 40 miliar tersebut dimulai tahun 2017 ini. 

"Ini akan menjadi ruang kendali khusus pimpinan dalam membantu menentukan kebijakan. Berbagai data akan tersaji, tak hanya lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat provinsi, tetapi juga melibatkan kabupaten/kota se-Jawa Barat," kata Teguh di Bandung, Rabu (18/1/2017). 

Menurut dia, integrasi data di tempat tersebut bisa memberikan gambaran bagi Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, dan pimpinan lain dalam melihat fakta di lapangan. Bukan semata kondisi riil kemacetan atau kondisi OPD secara kasat mata, tetapi juga memantau perkembangan dan progress program yang direncanakan.

"Jadi kita akan update kondisi dan data semuanya. Pimpinan rencananya bahkan bisa memantau melalui aplikasi mobile sehingga menjadi rekomendasi dalam mengambil kebijakan. Jadi, nanti makin mempercepat pelayanan untuk masyarakat," ucapnya.

Pemprov Jabar optimistis command center yang diminta langsung Gubernur Jabar ini cepat terealisasi karena beberapa program penunjang sudah mengarah dalam mendukung command center ini. 

Beberapa lembaga sudah menerapkannya, seperti di Badan Pendapatan Daerah ada LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Deerah) online, Di Biro Keuangan, ada e-Budgeting. Kemudian di Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian ada piranti lunak terkait harga komoditas di pasaran. 

"Di [Dinas] Kesehatan ada layanan rumah sakit rujukan berbasis elektronik. Kemudian ada LPSE [Layanan Pengadaan Secara Elektronik, red]. Ke depannya, kita akan coba pusatkan, jadi jika ada yang perlu data ini, kita mudah mengaksesnya dalam platform yang sama," ucapnya.

Bahkan, tak hanya lingkup OPD tingkat Jawa Barat, program ini akan melibatkan juga pemerintah kabupaten/kota. Sebab, setiap lembaga dinilai membutuhkan data yang tidak dimiliki salah satu lembaga, tetapi ada di lembaga lainnya guna menjadi solusi memangkas waktu dan tenaga yang selama ini terjadi.

(Msu/Why)