Dua Kali Menolak, Ini Alasan Chairul Tanjung Mau Jadi Menteri

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku pernah dua kali mengajak Chairul Tanjung untuk masuk dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu baik di Jilid I maupun Jilid II.

Namun dari sekian kalinya dia menawarkan jabatan menteri kepada Pria yang akrab disapa CT, SBY mengaku selalu ditolak oleh. Lalu mengapa kali ini pemilik Trans Corp itu bersedia?

Saat ditemui di Istana Kepresidenan, CT mengaku keinginannya menerima tawaran SBY sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian kali ini karena masa jabatan kali ini hanya selama lima bulan. Dalam masa tugasnya yang relatif singkat itu, negara akan terfokus dalam pelaksanaan Pemilu Presiden pada Juli 2014.

"Semua ini akan berakibat tidak ada lagi yang terfokus masalah ekonomi, padahal situasi ekonomi tingkat global maupun domestik banyak tantangan berat dan luar biasa yang harus diatasi, melihat hal seperti ini. Saya mengiklaskan diri saya untuk mengemban jabatan menjadi Menko Perekonomian," kata Chairul Tanjung, Jumat (16/5/2014).

Chairul Tanjung menjelaskan, Dia juga telah memiliki prinsip untuk hanya selama lima bulan itulah dirinya masuk dalam kabinet pemerintahan. Dia memastikan bakal menolak jika ditunjuk kembali sebagai Menko Perekonomian atau menteri lain di masa pemerintahan selanjutnya.

Dengan komitmennya tersebut CT mengaku ikhlas akan mencurahkan segala kemampuannya demi mengemban tugas sebagai Menko Perekonomian yang menyita banyak waktu.

"Saya tidak bersedia diminta Presiden yang akan datang untuk melanjutkan jabatan ini atau menjadi menteri kabinet yang akan datang. Ini menjadikan saya betul-betul menyelesaikan tugas kabinet ini dan untuk menyiapkan pondasi terkait pemerintah akan datang, oleh karena itu saya tidal terlibat conflict of interest mendukung siapapun," paparnya.

Lebih lanjut, Chairul Tanjung juga membantah selama jelang pemilu, kementerian dilarang mengambil kebijakan strategis dengan tujuan supaya tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

"Jadi filosofisnya tidak boleh mengambil kebijakan strategis tanpa konsultasi Pak Presiden, kalau konsultasi ya boleh. Yang pasti semua kebijakan bersifat strategis akan saya konsultasikan dengan Pak Presiden dan pemerintahan baru nantinya," pungkas CT. (Yas/Ndw)