Bank Pertanian Bisa Tekan Suku Bunga Kredit

Perlu ada kerjasama antar sektoral untuk membangun pertanian di Indonesia.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 26 Mei 2014, 07:39 WIB
Diterbitkan 26 Mei 2014, 07:39 WIB
Sawah (Ilustrasi)
Sawah (Antara Foto)

Liputan6.com, Jakarta - Salah satu visi misi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo dan Yusuf Kalla adalah membuat bank pertanian yang ditujukan untuk membantu kalangan petani, peternak dan juga nelayan.

Menanggapi hal tersebut, praktisi Industri pangan Franky Sibarani mengatakan, bank pertanian dapat meringankan pelaku usaha sektor pertanian dari beban bunga pinjaman bank.

Menurutnya, bunga pinjaman bank umum di Indonesia sangat tinggi, bahkan tertinggi di Asia Tenggara (ASEAN), hal ini tentunya sangat memberatkan petani.

"Jangankan petani, para pengusaha harus mencintai produk dalam negeri, tetapi bunga bank dalam negeri termahal se-ASEAN," ujar Franky, dalam diskusi Revolusi Mental Pertanian Sebagai Landasan Kemandirian Ekonomi, di JKW Center, Jakarta, Minggu (25/5/2014).

Menurutnya, pemerintah harus membuat kebijakan keuangan yang menyesuaikan dengan karakteristik pertanian, sehingga dapat dijangkau oleh para petani yang ingin meningkatkan produktifitasnya.

"Kita butuh pemimpin kebijakan keuangan yang berorientasi pada bunga bank yang terjangkau pada sektor pertanian kita," tuturnya.

Franky menginginkan revolusi di bidang pertanian, bukan hanya yang berorientasi pada program tapi juga revolusi mental, yang dimulai dari struktural birokrasi.

Menurutnya, tidak semua urusan pertanian seharusnya dipegang oleh Kementerian Pertanian, tetapi juga oleh kementerian lain. Hal ini perlu dilakukan karena soal pertanian perlu peganganan lintas sektoral .

Ia mencontohkan, seperti kebijakan produksi pupuk, dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) harus ikut berperan, yaitu menjamin ketersediaan pasokan gas sebagai bahan baku produksi pupuk.

"Kebijakan energi, Kami mengerti gas kita cukup besar potensinya tapi kalau dilihat dari alokasi gas Industri pupuk sangat kurang. Kita perlu keberpihakan pemerintah ke depan mengalokasikan gas untuk industri pupuk," pungkasnya. (Pew/Gdn)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya