Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas 5.000 megawatt (MW) untuk menghindari kirisis listrik dan mengejar target kelistrikan 35 ribu MW dalam lima tahun ke depan.
"Untuk pemerintah butuh 35 ribu MW, kami respons, kita sudah tiga tahun lalu butuh listrik jangan sampai krisis di 2018," kata Bupati Cilacap Tatto Suwarto, di kantor ESDM, Jakarta, Kamis (6/11/2014).
Menurut Tatto, pembangunan pembangkit berbahan bakar batu bara di wilayahnya, merupakan bentuk partisipasi Kabupaten Cilacap untuk menghindari Indonesia gelap gulita.
Sedangkan kontraktor pembangunan proyek PLTU dengan kapasitas besar tersebut dilakukan oleh PT Jawa Energi.
"Pemda Cilacap mau menyediakan listrik, investor PT Jawa Energi. Ini yang akan bangun 5.000 MW bertahap," ungkap Tatto.
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkapkan, kontraktor terserbut sudah memiliki rekam jejak yang bisa dipercaya. Sebelumnya sedang mengerjakan dua proyek.
"Pengembang menurut kami cukup terpercaya, karena dua proyeknya dia sudah mau beroperasi satu di Buleleng Bali, satu lagi di kalimantan Utara," paparnya.
Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Laoly menambahkan tanah negara tersebut dimiliki oleh TNI Angkata Darat (AD) dan sebagian tanah pemerintah Kabupaten Cilacap.
Namun karena tanah TNI AD tidak bisa diberikan ke swasta, maka penguasaan tanah akan diberikan ke PT PLN (Persero) kemudian PLN akan menyewakan ke swasta.
 "Nantinya, lahan milik TNI AD akan dikuasakan ke PLN dan selanjutnya PLN menyewakannya ke swasta," tutupnya. (Pew/Ndw)