Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menganggap target yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membebaskan permukiman kumuh selama lima tahun ke depan sebagai tantangan Kabinet Kerja. Target tersebut dicanangkan untuk menghindari Indonesia dari ancaman negara pemilik daerah kumuh terbanyak.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Andrinof A Chaniago mengungkapkan, penanganan permukiman kumuh 2015 hingga 2019 merupakan proyek besar yang membutuhkan kolaborasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga.
"Ini adalah target ambisius, kami diberi tantangan berat selama lima tahun ke depan karena target nol persen permukiman kumuh. Ini pencanangan yang berani, sekaligus tantangan," ucap dia dalam peluncuran Program Nasional Penanganan Permukiman Kumuh 2015-2019 di Jakarta, Senin (22/12/2014).
Lebih jauh Andrinof mengaku, wajah permukiman yang sehat dan layak merupakan indikator penting dari pembangunan. Namun implementasi penanganan permukiman kumuh tersandung persoalan meningkatnya jumlah urbanisasi penduduk yang tinggal di kota mencapai lebih dari 50 persen. Sementara pendapatan per kapita masih rendah.
"Kalau urbanisasi nggak dikelola dengan baik, kita bisa terjebak punya daerah kumuh terbanyak dan terluas seperti di Mumbai, India. Atau kita bisa kena status lain yang tidak enak. Makanya target nol persen bebas daerah kumuh, membuat wajah kota atau daerah menjadi berkualitas," jelas dia.
Katanya, arah kebijakan dan strategi penanganan kumuh antara lain, menciptakan lingkungan yang memampukan, peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh dan mencegah pembentukan kumuh baru.
Sedangkan strategi pokoknya, Andrinof menyebut, penyediaan lahan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), peningkatan kapasitas pemerintah daerah, fasilitas pembangunan perumahan swadaya.
Strategi pokok lain, memperluas akses pembiayaan perumahan bagi MBR dan menyediakan pelayanan dasar yang terpadu dengan sistem kota. Serta menangani permukiman kumuh yang komprehensif dan terpadu dengan rencana kota.(Fik/Gdn)
Menteri PPN: Target Jokowi Bebaskan Kawasan Kumuh Sangat Ambisius
Penanganan permukiman kumuh 2015 hingga 2019 merupakan proyek besar yang membutuhkan kolaborasi dengan seluruh Kementerian.
diperbarui 22 Des 2014, 18:31 WIBDiterbitkan 22 Des 2014, 18:31 WIB
Pemandangan gubuk-gubuk kumuh di bantaran rel kereta api kawasan Senen, Jakarta, (26/9/14). (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
DJ Cantik Tantang Gus Iqdam di Rutinan Sabilu Taubah, Ngaku Janda Buntutnya Minta Hal Tak Terduga
Debat Pilkada Jakarta, Pramono Tegaskan Tidak Akan Serang Personal
Tangis Pecah PJ Wali Kota Tangerang Sesaat Memantau Belasan Anak Asuh Diduga Korban Pelecehan
Keunikan Badak Jawa, Salah Satu Spesies Langka Indonesia yang Dilindungi
Pro Kontra Praktik Jual Beli Sampah Eropa ke Negara-negara Asia Tenggara
Ada Perempuan Curhat tentang Suaminya, Harus Bagaimana? Simak Nasihat Ustadz Das'ad Latif
Wapres Ma'ruf: Kita Boleh Mengakhiri Jabatan, tapi Tidak Boleh Akhiri Pengabdian
Viral di TikTok, Tren Cek Khodam Akan Diangkat ke Layar Lebar
Mengenal Eris, Planet Katai Terjauh di Tata Surya
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Sabtu 5 Oktober 2024
KJP Bakal Dihapus Bila Program Sekolah Swasta Gratis Diberlakukan? Ini Kata DPRD Jakarta
Art Jakarta 2024, Merayakan Karya Seni dalam Berbagai Rupa dan Aktivasi Anti-mainstream