Jokowi Diminta Pikir-pikir Lagi Jika Bangun Pelabuhan Cilamaya

Pasalnya, di lokasi pembangunan Pelabuhan Cilamaya yang direncanakan, terdapat fasilitas produksi minyak dan gas.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 13 Feb 2015, 10:57 WIB
Diterbitkan 13 Feb 2015, 10:57 WIB
Dilema Pemerintahan Jokowi Bangun Pelabuhan Cilamaya
Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy Priatna mengungkapkan, ada tiga persoalan untuk bangun pelabuhan Cilamaya di pemerintahan Jokowi.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mempertimbangkan ulang rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Karawang Jawa Barat.

Communication and Relations Manager PHE ONWJ Dona M Priadi mengatakan, pertimbangan tersebut terkait lokasi pembangunan pelabuhan. Pasalnya, di lokasi pembangunan yang direncanakan, terdapat fasilitas produksi minyak dan gas.

"Menurut saya mohon Bapak Presiden untuk meninjau dan mempertimbangkan kembali lokasi Pelabuhan tersebut," kata Dona, saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Jumat (13/2/2015).

Doan menyebutkan fasilitas tersebut berupa sumur-sumur migas, pipa-pipa di dasar laut dan anjungan lepas pantai (plat form) yang dihuni para pekerja yang masih terus memproduksikan minyak dan  gas untuk mendukung ketahanan energi Nasional.

Proyek Pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat, akhirnya mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, pelabuhan tersebut tidak akan menggunakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi akan dibiayai oleh pihak swasta yang berminat untuk membangun.

"Presiden setuju Cilamaya dibangun,  tapi uangnya uang swasta aja, tidak usah pakai uang APBN. Kalau dikaji itu oleh Bappenas kan karena pakai uang pemerintah," ujar Jonan. (Pew/Nrm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya