BKPM Ajak Investor Jepang Tanam Uang di Luar Jawa

Liputan6.com, Jakarta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengundang investor Jepang untuk berinvestasi ke luar Jawa, karena kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan industri hilir dan bernilai tambah, akan lebih banyak terfokus di luar Jawa.

Kepala BKPM Franky Sibarani menggarisbawahi pidato Presiden Jokowi dalam acara 'Indonesia Business Forum', bahwa Indonesia tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah lagi, sehingga mendorong investasi di industri hilir atau bernilai tambah.

“Pesan Presiden sangat jelas, bahwa Indonesia tidak lagi mengekspor raw material, sehingga investasi yang masuk harus diarahkan ke industri hilir. Hal tersebut potensial dikembangkan di luar Jawa, karena bahan baku banyak terdapat di luar Jawa,” kata Franky di sela-sela pelaksanaan acara 'Indonesia Business Forum' yang dilaksanakan hari ini, Selasa (24/3/2015) di Tokyo, Jepang.

Data BKPM menunjukkan investasi Jepang cenderung terpusat di Jawa, di mana proporsinya mencapai 96 persen dari total realisasi investasi Jepang tahun 2010-2014 sebesar US$ 12,01 Miliar.

Franky menggarisbawahi pidato Presiden Jokowi yang banyak mempromosikan potensi investasi di luar Jawa, di antaranya kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri di luar Jawa.   Pemerintah juga akan merencanakan pembangunan 15 kawasan industri hingga tahun 2019, di mana 13 kawasan industri diantaranya di luar Jawa,  untuk industri pengolahan sumber daya alam.

Sebagai contoh, KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara dikembangkan sebagai pusat industri kelapa sawit, karet, pupuk, logistik serta kawasan pariwisata. KEK Bitung di Sulawesi Utara dikembangkan untuk industri perikanan, kelapa, tanaman obat, dan logistik.

Khusus wilayah Papua, Pemerintah juga akan mendorong pengembangan empat kawasan ekonomi khusus beserta infrastruktur pendukungnya dengan fokus pengembangan yang berbeda. Kawasan ekonomi Merauke dikembangkan untuk sektor pertanian terintegrasi industri pengolahannya, kawasan ekonomi Sorong untuk sektor maritim terintegrasi dengan industri pengolahannya.

"Kawasan ekonomi Teluk Bintuni untuk sektor petrokimia dan turunannya, serta kawasan ekonomi Raja Ampat untuk industri pariwisata,”jelas Franky.

Franky menambahkan potensi industri bernilai tambah yang dapat dimanfaatkan investor Jepang, khususnya sektor agro dan maritim. Masuknya investor Jepang ke sektor industri pengolahan berbasis agro dan maritim juga diharapkan dapat memberi nilai tambah kepada ekspor Indonesia.

Dia mencontohkan, komoditas CPO yang saat ini bernilai US$ 1.168 per ton. Tapi, apabila diolah menjadi Fatty Acid, nilainya bertambah 2,4 kali lipat sebesar US$ 2,820 per ton. Nilai tambah produk CPO akan semakin besar apabila diolah menjadi surfaktan senilai US$ 5.450 per ton atau bertambah 4,66 kali lipat.

“Salah satu investor Jepang yang  sudah menyatakan kesiapan untuk segera masuk ke Indonesia bergerak diproduksi surfaktan senilai US$ 260 Juta. Tentu hal ini akan memberikan nilai tambah terhadap produk CPO Indonesia,”jelas Franky.

Berbicara pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Azhar Lubis, untuk mendukung kemudahan investor, pemerintah telah mengimplementasikan layanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP Pusat) di BKPM. Melalui layanan tersebut, investor dapat memperoleh semua pelayanan perizinan investasi di tingkat pusat, baik dalam tahap preparation, pre-operation, maupun commercial operation,  di Kantor BKPM.

"Ke depan, investor cukup datang ke tiga PTSP di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota di Indonesia untuk memperoleh semua jenis perizinan," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam acara Indonesia Business Forum di hadapan 1.200 pengusaha Jepang, memaparkan rencana pemerintah untuk membangun infrastruktur mengatasi persoalan konektivitas dan ketersediaan energy khususnya listrik.  Presiden juga memaparkan program kawasan industri yang akan dibangun pemerintah, khsusnya di Luar  Jawa, termasuk Papua. (Fik/Ndw)