Cari Solusi Terkait Premanisme Ormas, BKPM Bakal Undang Pemda dan Lembaga

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berupaya mengatasi aktivitas premanisme dari organisasi masyarakat (ormas) di kawasan industri. Seiring hal itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan mengundang Kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah untuk mencari solusi mengatasi aktivitas premanisme dari ormas.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno, seperti dikutip dari Antara, Senin (10/2/2025).

“Jadi kalau ada permasalahan yang dihadapi oleh investor, misalnya menyampaikan ke kami, kami akan undang rapat dengan Kementerian/lembaga terkait, dengan pemerintah daerah. Apa masalahnya,” ujar Riyatno.

Dia menuturkan, pihaknya sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah bertugas untuk memfasilitasi investor dari proses awal mengajukan penanaman modal hingga akhir pembuatan fasilitas produksi. Apabila terjadi hambatan dalam proses investasi, BKPM menjamin akan mencarikan solusi terkait masalah tersebut.

"Jadi ini memang tugas kami. Kalau kami sampaikan, tugas di Kementerian Investasi dan HIlirisasi/BKPM, itu end-to-end. Artinya dari awal sampai akhir. Jadi kalau di tengah-tengah investasi ada masalah, kami akan carikan solusi," ujar dia.

Sebelumnya, Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menyatakan mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri dampak dari premanisme organisasi kemasyarakatan (ormas).

"Kalau dihitung semuanya, 'ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang enggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan T (triliun rupiah, Red)," kata Ketua Umum HKI Sanny Iskandar, ditemui usai dialog optimalisasi kawasan industri, di Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.

Dia menuturkan, ormas tersebut menyebabkan gangguan keamanan, karena masuk ke kawasan industri untuk melakukan demonstrasi. Sanny menyebut, biasanya ormas tersebut meminta diikutsertakan dalam proses pembangunan ataupun aktivitas pabrik.

"Yang mereka pingin itu adalah supaya yang terkait dengan pabrik, selalu ya, dia kan butuh transportasi, catering atau apa, pingin beli ini, beli itu, mau bangun perluasan pabriknya atau apa, mereka itu minta diserahkan ke mereka," kata dia pula.

Sanny mengatakan beberapa investor sudah mengirimkan surat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait premanisme ormas.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pabrik-pabrik bisa terhimpun di satu kawasan industri. Guna mengantisipasi aksi premanisme organisasi masyarakat (ormas) pada pelaku industri.  

"Kenapa perlunya kawasan, agar kita bisa memitigasi dampak-dampak dari pengembangan industri ini. Kalau tanpa kawasan pasti akan lebih sulit lagi pengembangannya. Makanya perlu dikelola," ujar Sekretaris Jenderal Kemenperin, Ekonomi SA Cahyanto di kantornya, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Eko mengatakan, pengelola kawasan industri juga telah membuat skema yang melibatkan masyarakat sekitar. Menurut dia, komunikasi dengan warga setempat perlu dijaga untuk mendukung sisi operasional. 

"Selama ini itu dilakukan oleh kawasan. Sehingga bisa menjaga iklim usaha industri di dalamnya," kata Eko. 

Senada, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy, memastikan sisi keselamatan industri jadi salah satu perhatian utama dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). 

"Makanya ada kawasan industri, bagaimana manufaktur itu bisa beroperasi secara efisien, secara maksimal, utilisasi tinggi, biayanya rendah. Makanya kita meng-create bersama industri di kawasan industri," ungkapnya.

Oleh karenanya, sejumlah kawasan industri dimasukan ke dalam objek vital nasional (obvitnas), guna memitigasi berbagai dampak negatif dari luar. Meskipun, Tri menyebut pelaksanannya tidak selalu mudah. 

"Industri tidak berdiri ditopang oleh satu kementerian saja. Ada Pemda, Kementerian Dalam Negeri, aparat, segala macam," imbuh Tri. 

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar menyampaikan, aksi sekelompok ormas di kawasan industri menyebabkan hilangnya investasi hingga ratusan triliun rupiah.

Lantaran, Sanny mengatakan, ormas kerap kali melakukan demo di dalam kawasan industri hingga mengganggu operasional pabrik. Itu membuat investor di kawasan industri jengah, sehingga menarik operasionalnya.

"Kalau dihitung semuanya ya, bukan cuman yang keluar, yang enggak jadi masuk juga, itu bisa ratusan triliun (rupiah) juga. Kan ada masalah perizinan, gangguan keamanan. Akhirnya itu jadi akumulasi," bebernya. 

Menurut dia, angka kerugian totalnya bahkan sudah tidak bisa dihitung. Sebab, tak sedikit pabrikan yang tutup operasi gara-gara ormas, dengan sudah menaruh modal banyak untuk membangun industri. 

"Bayangin, untuk membangun satu industri itu dia pinjam duit. Dia beli mesin-mesin teknologi tinggi, dia cari pasar gimana pembeli supaya mau beli. Itu aja udah pusing dengan persaingan global ini," ujar Sanny. 

"Sekarang ditambahin disuruh ngadepin yang model-model kayak gitu, gangguan keamanan. Itu sesuatu yang enggak bisa diprediksi," dia menambahkan. 

Bila merunut kejadian awal, Sanny menceritakan, ormas mulanya minta dilibatkan dalam operasional kawasan industri. Namun, seringkali status dari kelompok masyarakat berkedok ormas bersangkutan tidak jelas.   

"Pertama itu audiensi. Tapi begitu audiensi dia menyampaikan, kami atas nama putra daerah dan segala macam, padahal itu orang-orang dari daerah gajelas juga, dari jauh-jauh juga. Pokoknya kita (ormas) minta jatah ini diberikan ke kita," urainya sembari menceritakan. 

Sayangnya, pelaku industri yang kena todong tidak bisa asal melibatkan mereka. "Kan enggak bisa. Jaman sekarang perusahaan untuk menentukan segala sesuatu harus melalui proses tender," kata Sanny. 

Tak hanya memalak, ormas bersangkutan juga kerap berebut limbah ekonomis industri. Bahkan sampai memicu pertikaian, demi mendapat limbah ekonomis semisal potongan logam dari industri elektronik atau otomotif. 

"Itu kasarannya sampai tarung, istilahnya sampai kejadian tahun lalu waktu jaman pak Mahfud MD jadi Menko Polhukam, itu semuanya sudah ada datanya. Sampai tawuran, bacok-bacokan segala macam. Itu udah jadi pemandangan," bebernya. 

"Bayangin, kalau itu pas kejadian ada investor datang. Bagaimana investornya enggak mundur," keluh Sanny. 

Adapun kejadian seperti itu diklaim sudah terjadi beberapa kali di berbagai daerah yang punya sentra industri, semisal Bekasi, Karawang, Jawa Timur, hingga Batam. "Saya rasa hampir merata, tapi memang daerah-daerah kantong industri lah. Ya, di daerah Bekasi, Karawang, pokoknya yang ada industrinya lah. Di Jawa Timur, Batam juga, pokoknya yang ada industri saja," tutur dia.