JK Sumringah 72% Proyek Kementerian PUPR Sudah Ditender

JK pun meminta agar pelaksanaan program pembangunan infrastruktur segera dilaksanakan secepatnya.

oleh Silvanus Alvin diperbarui 07 Apr 2015, 18:18 WIB
Diterbitkan 07 Apr 2015, 18:18 WIB
`JK Jinak-jinak Merpati`
Jusuf Kalla (Dok. Liputan6.com/Abdul Aziz Prastowo)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku puas dengan kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dikomandani Basuki Hadimoeljono. Sebab, Kementerian PUPR sudah melakukan proses tender dengan baik.

"Saya merasa gembira bahwa sudah 72 persen proyek yang ditender. Jadi dari Rp 118 triliun anggaran langsung itu, 72 persen sudah ditender, sudah Rp 60 triliun ditender. Yang lainnya tinggal pelaksanaannya," kata JK, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (7/4/2015).

JK pun meminta agar pelaksanaan program pembangunan infrastruktur segera dilaksanakan secepatnya. Ia menargetkan paling lambat pengerjaan proyek dilakukan Mei mendatang.

"Kita harapkan bulan depan semuanya sudah memasuki pekerjaan awal sehingga kontraktor di daerah sudah bisa bekerja sejak bulan ini atau Mei dan akhir tahun," ujar JK.

Basuki menambahkan, anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp 118 triliun, wajib dilelang sekitar Rp 94 triliun untuk kegiatan 2015 ini. "Dari Rp 94 triliun itu yang sudah dilelang dan ditandatangani kontraknya adalah sekitar Rp 60 triliun lebih. Jadi, sisanya sedang dalam proses pelelangan,"tuturnya.

Dia menjelaskan pula untuk keseluruhan terdapat 13.773 paket proyek yang akan dikerjakan Kementerian PUPR. Dengan proses tender yang sudah dilakukan sebanyak 72 persen, maka sebanyak 9.929 paket proyek yang dapat mulai dikerjakan secepatnya.

"Jadi masih ada sekitar 4 ribu paket lagi yang sedang dalam proses pelelangan," pungkas Basuki.

Dalam rapat bersama JK, Basuki juga menyampaikan beberapa program prioritas kementeriannya pada 2015, antara lain adalah pembangunan 13 bendungan baru yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, pembangunan dan rehabilitasi irigasi di 13 provinsi lumbung pangan, program rutin yang meliputi pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana jalan, program pengendalian banjir, pengamanan pantai dan pengendalian sedimen atau lahar. (Silvanus/Nrm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya