Pemerintah Mesti Transparan soal Anggaran KAA

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mesti transparan mengenai anggaran dalam perhelatan Konferensi Asia Afrika (KAA) yang berlangsung pada 19-24 April mendatang. Pasalnya, acara tersebut menelan dana yang besar.

Direktur Centre For Budget Analysis‎ Uchok Sky Khadafi menerangkan, informasi anggaran yang saat ini mencuat sebesar Rp 171,3 miliar dari pemerintah pusat. Kemudian Rp 10 miliar dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

"Maka total yang diketahui oleh publik baru sebesar Rp 181,3 miliar. Artinya, Presiden Jokowi belum menerapkan transparansi anggaran untuk penyelenggaraan KAA ini. Masih banyak, alokasi yang disembunyikan dari mata publik," kata dia dalam keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu (18/4/2015).

Apalagi, dia mengatakan anggaran tersebut terlalu besar untuk acara seremonial. Dia menambahkan, biaya yang ada dianggap tidak rasional.

"Alokasi anggaran acara KAA Bandung, bukan hanya mahal. Tapi, dasar perhitungan juga tidak rasional, masa  untuk sebuah acara seremonial, bisa menghabiskan sebesar Rp181,3 miliar. Ini menandakan bahwa Pemerintah atau presiden Jokowi itu, bila untuk kegiatan seremonial, paling gampang atau bermurah hati memberikan anggaran," jelasnya.

Uchok membeberkan, dari alokasi tersebut rinciannya sebanyak Rp 101,3 miliar pengelolaan dari sekretariat negara. Lalu, Rp 70 miliar dari  pengelolaan kementerian luar negeri, dan Rp 10 miliar dari Pemkot Bandung.

Minimnya dana yang dikelola oleh Pemkot Bandung menunjukan sikap tak menghargai dari pemerintah pusat. "Padahal, Ridwan Kamil yang punya wilayah. Sudah dapat sedikit, pencairan tertunda tunda lagi. Memang dari dulu itu, pemerintah pusat itu, tidak pernah menghargai pemerintah daerah," tandas dia. (Amd/Ndw)