Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebanyak 10 persen berbarengan dengan kenaikan tarif tol. Adapun penerapan PPN ditujukan kepada 15 ruas tol.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Institute Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan sebelum penerapan PPN seharusnya operator tol transaparan mengenai penerapan tarif. Lantaran, tarif yang ada sudah terlampau mahal juga tak sebanding dengan fasilitas yang diterima.
"Nah sekarang dilema, harga keekonomian menurut saya mahal, setiap tahun naik. Sementara kualitas layanan yang buruk. Ditambah PPN direalisasikan, daya beli masyarakat turun," kata dia kepada Liputan6.com, Jakarta, Sabtu (23/5/2015).
Harusnya, Enny bilang kenaikan tarif juga pengenaan PPN setimpal dengan apa yang diterima oleh konsumen. Namun, hal tersebut tidak diterima mengingat kondisi tol yang ada cenderung rusak.
"Jalan saja banyak lubang-lubangnya kualitas diatur undang-undang," terang dia.
Akan tetapi, pihaknya menuturkan penerapan PPN tol sah-sah saja dilakukan mengingat diatur dalam ketentuan sebagai objek kena PPN. Meski begitu, transparansi harga harus diberikan supaya masyarakat mengerti kemana uangnya dialokasikan.
"Kalau masyarakat sederhana membayar sesuai pemanfaatan yang dinikmati," tandas dia.
Sebelumnya Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Sigit Priadi Pramudito mengatakan, 15 ruas tol tersebut dikelola PT Jasa Marga Tbk. Ruas tol ini berlokasi di Makassar Sulawesi Selatan dan Jawa.
"(Pengenaan PPN tol) ada sekira 15 ruas, operatornya Jasa Marga. Tapi saya tidak tahu kapan persisnya," katanya kemarin.
Menurut Sigit, pungutan PPN jalan tol tersebut akan dikenakan bersamaan dengan kenaikan tarif tol reguler, di mana setiap ruas mempunyai waktu kenaikan berbeda.
"Mereka harus mengikuti kenaikan 2 tahun sekali sesuai inflasi. Yang tahu itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum, begitu mereka naikkan, kita ikutkan PPN," tambah dia
Sigit mengatakan, penerapan PPN hanya berlaku bagi kendaraan pribadi. Sementara untuk angkutan logistik, kendaraan besar, kendaraan pengangkut bebas dari PPN. "PPN hanya untuk golongan I mobil pribadi ya," tutup dia. (Amd/Ndw)
Pengguna Tol Kena Pajak, Operator Diminta Perbaiki Layanan
Tarif tol yang ada sudah terlampau mahal juga tak sebanding dengan fasilitas yang diterima.
diperbarui 23 Mei 2015, 17:15 WIBDiterbitkan 23 Mei 2015, 17:15 WIB
Jalan tol ini menghubungkan Nusa Dua-Bandara Ngurah Rai- Pelabuhan Benoa Denpasar, di Tanjung Benoa, Bali (Rumgapres/ Abror Riski)
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Mendag Budi Santoso Sita 90 Ribu Kain Rol Impor Ilegal dari China, Segini Nilainya
PergiKuliner Festival Bakmi, Cicip Ragam Bakmi Sambil Ikutan Gim Menarik
Meningkatkan Kecerdasan Sosial, Ini 5 Teknik Berbicara yang Elegan dan Berkelas
RS Polri Sudah Identifikasi 8 Korban Kebakaran Pabrik di Bekasi, 1 Jenazah Sulit Diidentifikasi
Motul Indonesia Girang Bisnisnya Naik Signifikan
Golkar Siap Jadi Partai Pelopor Instruksi Prabowo soal Makan Bergizi Gratis
Indonesia Best BUMN Awards 2024 Beri Apresiasi untuk Dedikasi BUMN pada Bangsa
Mendag: Produk Impor Ilegal Bikin Industri Tekstil Tak Berkembang
Material Handling Adalah Kunci Efisiensi Operasional Industri Modern
Penerimaan Pajak Sentuh Rp 1.517 Triliun hingga Oktober 2024
Indosat akan Gelar Indonesia AI Day 2024, Perkokoh Pemanfaatan AI untuk Berbagai Bidang
VIDEO: Supir Truk yang Tabrak Bocah di Tangerang Positif Narkoba