Jokowi Tak Umbar Keringanan Pajak Buat Proyek Smelter

Liputan6.com, Moutong - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) langsung menanggapi usulan para pengusaha nikel terkait pemberian kelonggaran pajak (tax holiday).

Jokowi mengaku tidak akan mengumbar keringanan pajak bagi siapa saja yang telah membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) baik untuk nikel atau bahan tambang lainnya.

"‎Karena semua itu harus dihitung, dikalkulasi. Nanti menteri keuangan yang mengeluarkan tax holidayitu. Tapi ada pengajuannya, ada hitung-hitungannya, tidak asal diberikan," kata Jokowi, Sabtu (30/5/2015).

Perhitungan yang dimaksudkan Jokowi apakah dengan adanya smelter tersebut secara signifikan akan bekerja secara konsisten dalam menciptakan nilai tambah bagi nikel.

Namun begitu, Jokowi menjanjikan akan memberikan satu hal yang lebih berpihak kepada pengusaha smelter jika dalam waktu 3 tahun mampu mengubah barang setegah jadi menjadi barang jadi, untuk kemudian diekspor.

‎"Nanti kalau investasi-investasi yang memberikan nilai tambah yang besar, mengapa tidak diberikan‎ (tax holiday)," tegasnya.

Menteri Perindustrian Saleh Husen sebelumnya mengaku siap menjembatani para pengusaha yang telah membangun smelter di Indonesia untuk mendapatkan tax holiday.

Kesediaannya tersebut setelah melihat realisasi beroperasinya smelter‎ milik PT Sulawesi Mining Investmen (SMI)  di desa Fatufia, Kecamatan Bahodopo, Kabupaten Morowali.

"Saya akan perjuangkan realisasinya ke Menkeu. Hilirisasi di Morowali ini akan menarik investasi lainnya baik di kawasan ini maupun daerah lainnya," ujar Saleh Husin.

Pemberian fasilitas pajak tersebut menjadi satu hal yang menurut Saleh sangat positif sebagai bentuk apresiasi dan daya tarik para pengusaha dalam membantu meningkatkan nilai tambah produk asal Indonesia.

‎Tak hanya itu, dicontohkannya keuntungan bagi SMI lainnya yaitu pemerintah akan membangunan politeknik industri berbasis nikel, pembangunan pusat inovasi Industri berbasis nikel, dan pembangunan kawasan industri. (Yas/Ndw)