Penyerapan Anggaran Rendah karena Banyak Pejabat Tak Amanah

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Senior Rizal Ramli mengungkapkan, realisasi belanja anggaran pemerintah atau penyerapan anggaran seharusnya bisa tinggi dibanding angka realisasi saat ini jika pejabat yang duduk di kursi instansi, lembaga maupun pemerintah daerah benar-benar bekerja untuk bangsa.

Rizal menjelaskan, penyerapan anggaran pemerintah rendah karena banyak oknum-oknum yang mencoba mengambil untung dari dana tersebut. "Coba dirjen atau pejabat di daerah tidak corrupt, mereka seharusnya berani mengambil keputusan," jelasnya saat mengunjungi kantor Liputan6.com, seperti ditulis Jumat (24/7/2015).

Banyak pejabat tersebut ingin merekayasa agar dana pembangunan bisa mengucur sebagian ke rekan atau keluarga. Saat ini karena sudah tidak bisa melakukan hal tersebut maka banyak pejabat yang enggan untuk menjalankan proyek atau program dari pemerintah.

Oleh sebab itu, agar penyerapan anggaran bisa maksimal, maka presiden Joko Widodo harus berani memilih pejabat yang bersih dari tindak korupsi dan nepotisme. "Jadi harus tunjuk pejabat yang memang jujur dan amanah buat menggubah Indonesia," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan penyerapan anggaran yang masih minim pada kuartal I 2015. Hal itu juga diakui Jokowi menjadi salah satu penyebab turunnya pertumbuhan ekonomi yang hanya 4,7 persen.

Jokowi menuturkan,  penyebab penyerapan anggaran masih kurang pada kuartal I 2015 karena pengecahan APBN juga terlambat. "Saya dilantik itu APBN sudah diketok, kemudian ajukan APBN-P pertengahan Februari, artinya praktis saat itu tidak bisa gunakan anggaran sama sekali," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan meski APBN-P telah diketok untuk proses pencairan perlu ada proses administrasi politik setidaknya selama dua bulan. Dengan proses itu, maka dana APBN-P nyaris baru bisa digunakannya pada pertengahan April 2015.

Perlunya proses tersebut menjadikan Jokowi meminta kepada para kalangan pengusaha dan masyarakat untuk lebih mengerti, situasi tahun ini berbeda dengan periode yang sama tahun lalu.

Namun demikian, Jokowi mengaku hingga saat ini pemerintah telah tancap gas dalam hal belanja negara. Hingga saat ini Jokowi membeberkan telah membelanjakan uang negara mencapai Rp 770 triliun. (Gdn/Ndw)