Kereta Cepat China Bakal Serap 40 Ribu Tenaga Kerja

Pemerintah China menyetujui persyaratan yang diberikan pemerintah Indonesia terkait penggarapan kereta cepat Jakarta-Bandung.

oleh Achmad Dwi Afriyadi diperbarui 31 Agu 2015, 21:33 WIB
Diterbitkan 31 Agu 2015, 21:33 WIB
20150813-Kereta-Cepat-Cina-Jakarta-Rini-Soemarno
Kereta Cepat Buatan Cina (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Liputan6.com, Jakarta - Dua negara, China dan Jepang berlomba-lomba merayu pemerintah Indonesia agar dimenangkan dalam tender pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Salah satu rayuan yang dilontarkan oleh Duta Besar China untuk Indonesia Xie Feng, pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung oleh China akan menciptakan puluhan ribu lapangan pekerjaan.

"Dalam proses pembangunan ini setiap tahun bisa menciptakan 40 ribu lapangan kerja," kata dia, Jakarta, Senin (31/8/2015).

Sejalan dengan itu, China pun sedang memberikan penawaran pada pemerintah Indonesia. Dalam penawaran tersebut, dia menuturkan akan memberikan jarak 10 kilomenter (km) lebih panjang dari yang diberikan Jepang. "Saya sampaikan, kereta cepat kami 10 km lebih panjang dari Jepang dengan harga lebih murah," tutur dia.

Selain, dia menjanjikan dua stasiun utama di Jakarta yaitu Manggarai dan Gambir. Hal tersebut diharapkan dapat membantu pula mengurai kemacetan. "Tambahan 10 km ada di Kota Jakarta, Ini meringankan kemacetan di Jakarta," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli menuturkan, proyek ini diharapkan menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin. Terlebih, untuk pekerja kasar Indonesia. "Supaya tenaga kerja sebanyak mungkin dari Indonesia. Terutama unskill bahwa ada engineer profesional wajar dari China dan Jepang," tandas dia.

Rizal juga mengungkapkan, Pemerintah China menyetujui persyaratan yang diberikan pemerintah Indonesia terkait penggarapan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Ada sejumlah poin yang telah disetujui dalam pertemuan dengan utusan China untuk proyek kereta cepat. Pertama, untuk pembiayaan tidak menggunakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Karena anggaran APBN kita akan pindahkan lebih banyak ke daerah luar Pulau Jawa. Untuk daerah di Jawa yang kemampuan dan daya beli lebih tinggi, kita andalkan kerja sama bilateral. Jadi, baik Jepang maupun China ini tidak gunakan anggaran APBN," kata dia.

Kemudian pemerintah Indonesia juga tidak memberikan garansi pada proyek tersebut. "Disepakati China 100 persen tanpa garansi, Jepang tentu posisinya ada lagi. Satu kriteria tidak boleh paka APBN dan tidak ada dari pemerintah garansi," tutur Rizal.

Pembicaraan juga menyangkut jangka waktu pembiayaan. " Ini tentu lebih teknis pembahasan untuk tentukan mana yang lebih murah bunganya, mana jangka waktu lebih lunak untuk Indonesia," ujar Rizal.

Selain itu, Indonesia menginginkan turut dalam pengelolaan sehingga dalam proyek tersebut terjadi transfer teknologi. Terkait dengan lokal konten, Rizal mengatakan China menyanggupi 60 persen konten lokal.

"Kemudian lokal konten, jangan sampai beli barang, pengusaha kita tidak ada konstribusinya. Kita kompetisikan karena Indonesia gadis cantik, China 60 persen lokal konten," ujar Rizal.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menegaskan bahwa Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) siap memutuskan pemenang tender kereta cepat (High Speed Railways/HSR) rute Jakarta-Bandung pada Rabu (2/9/2015). (Amd/Gdn)



POPULER

Berita Terkini Selengkapnya