Pemerintah Maksimalkan Keterbukaan Data Sektor Maritim

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Nota kesepahaman tersebut terkait penerapan data mining di sektor kelautan dan perikanan. Data mining sendiri merupakan proses penggalian nilai tambah pada informasi yang belum diketahui.

Rizal menuturkan, selama ini banyak lembaga memiliki data-data yang bagus. Namun begitu sulit dijangkau oleh banyak kalangan.

"Ternyata banyak lembaga di departemen yang menguasai data bagus, soal kemaritiman, kelautan, cuaca, topografi. Dan investasi pemerintah mahal untuk sediakan data-data seperti ini. Kami ingin aksesnya lebih terbuka, jadi lembaga lain punya akses, kadang-kadang dijaga, nggak boleh itu, supaya manfaatnya lebih besar" kata dia di Jakarta, Selasa (1/9/2015).

Rizal menuturkan, penerapan data dalam segala aktivitas merupakan hal yang penting. Dia mencontohkan, segala aktivitas manusia di belahan utara memakai data sebagai acuan aktivitas mereka.

"Kalau BMKG sudah pasti bermanfaat. Walaupun orang Indonesia belum seperti di negara-negara Utara yang setiap pagi pasti cek cuaca, hujan atau apa, kalau orang kita kan nggak, jalan mah jalan aja tidak melihat cuaca. Tapi lama-lama akan menjadi habit karena volatility cuaca juga makin tinggi," jelasnya.

Dengan data mining, dia berharap dimanfaatkan semua pihak. Tak terkecuali nelayan yang ingin mencari nelayan di laut.

"Kaya tadi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ada data arus, ada data kira-kira ikan ngumpul dimana, kalau dikirimin nelayan pakai SMS, nelayan menerapkan perahunya ke yang banyak ikannya. Tidak buang waktu ke lokasi yang tidak ada ikannya," tuturnya. (Amd/Gdn)