Kebut Proyek Infrastruktur di Awal Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Pada hari ini, Presiden Jokowi menyaksikan penandatanganan 644 paket proyek infrastruktur senilai Rp 8,8 triliun serentak dilakukan di lima kota, yaitu Surabaya, Medan, Manado, ‎Banjarmasin dan Jayapura.

‎Penandatanganan kontrak ini merupakan hasil dari lelang dini yang dilakukan Kementerian PUPR pada 2015. Dengan adanya penandatanganan kontrak ini maka kegiatan pembangunan bisa dilaksanakan langsung di awal tahun, sehingga penyerapan anggaran akan lebih maksimal.

“Artinya kalau hari ini sudah ditandatangani besok sudah harus bekerja," kata Jokowi di Jakarta, Rabu (6/1/2015).

Pola seperti ini, lanjut Jokowi, akan didorong dan ditekankan kepada seluruh kementerian. “Kontrak-kontrak harus dimulai di awal bulan Januari dan pekerjaan juga harus dimulai di awal Januari," kata dia.

Pekerjaan proyek yang dilakukan di awal tahun juga akan mendorong serta memberikan stimulasi pada pertumbuhan ekonomi apalagi dengan kondisi saat ini setelah bergulirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dengan segera dikerjakannya tender pada awal tahun menjadi sebuah kabar baik bagi investor dan masyarakat.

Dia meyakini dengan ditandatanganinya kontrak pada bulan Januari maka bisa menyerap pertumbuhan ekonomi sekitar 5 - 6 persen.

“Serapannya sekitar 6 persen, 5 - 6 persen pada bulan Januari. Biasanya cuma 0,24 persen, 0,25 persen atau 6 persen pada Mei-Juni ini kita coba Januari. Ini tanggal 6 besok mau kita tanda tangani, sudah mulai kontrak,” kata Basuki.‎

Proyek yang diteken

Dari 644 paket proyek infrastruktur yang diteken, sebanyak 597 paket merupakan paket kecil di bawah Rp 50 miliar yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi di daerah.

Sementara sisanya 47 paket adalah paket besar di atas Rp 50 miliar. Nilai kontrak yang di tandatangani ini merupakan 10,84 persen dari total belanja modal Kementerian PUPR 2016.

Adapun jenis kontrak yang ditandatangani berupa pembangunan jalan dan jembatan, sumber daya air, infrastruktur permukiman, dan penyediaan perumahan rakyat.

Adapun jenis kontrak yang ditandatangani berupa pembangunan jalan dan jembatan, sumber daya air, infrastruktur permukiman, dan penyediaan perumahan rakyat.

Jokowi berharap dengan bergulirnya proyek infrastruktur oleh Kementerian PUPR dapat membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar sekali.

Kontraktor lokal

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta Kementerian PUPR untuk mengutamakan kontraktor dalam negeri dalam mengerjakan proyek infrastruktur nasional.

Jokowi memastikan, Kementerian PUPR telah menganggarkan Rp 104 triliun untuk pembangunan berbagai infrastruktur‎ di 2016 ini. Ini menjadi peluang yang cukup bagus bagi peningkatan kapasitas dan daya saing kontraktor lokal, terlebih saat ini sudah masuk dalam MEA.

"Saya minta‎, gunakan paket kontrak yang ada, gunakan kontraktor lokal, kalau tidak bisa 100 persen ya 90 persen," kata Jokowi.

Dengan menggunakan kontraktor lokal ini, Jokowi juga berkeinginan mengubah peredaran uang dari yang semula di pusat-pusat kota kini menjadi di daerah. Hal ini disebabkan konsentrasi pembangunan infrastruktur dalam masa pemerintahannya melalui pinggiran.

Permintaan penggunaan kontraktor lokal itu merupakan salah satu titipan Jokowi kepada Menteri PUPR dalam mengerjakan proyek infrastruktur. Selain itu, ada dua titipan pesan lain juga yang disampaikan.

Kedua, Jokowi meminta kepada Kementerian PUPR untuk menggunakan skema padat karya dalam pengerjaan berbagai proyek infrastruktur. Ini diyakini mampu membantu pengurangan pengangguran di Indonesia.

"Saya tahu memang pasti menggunakan alat-alat berat atau lainnya, tapi dorong supaya ini banyak menyerap tenaga kerja," tegas Jokowi.

Sementara itu, pesan lain yang juga disampaikan Jokowi adalah pengutamaan penggunaan komponen lokal dalam memenuhi komponen proyek-proyek infrastruktur.

"‎Syukur bisa semua barang lokal, tidak ada lagi nanti beli pipa harus impor, ada di Batam pabrik pipa. Ada lagi buat jembatan bajanya impor, disini punya Krakatau Steel," paparnya.

Tingkatkan kualitas SDM

Jokowi memastikan anggaran pembangunan infrastruktur setiap tahunnya akan bertambah besar. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung program percepatan kerja terutama dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Untuk itu, Jokowi meminta kepada Kementerian PUPR untuk terus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang handal dan memiliki integritas yang tinggi.

"‎Kemeterian PUPR siap-siap, siapkan manager lapangan yang baik. Mungkin sekarang kelola dana Rp 1 triliun bisa, tapi nanti begitu naik. Rp 10 triliun, bingung, jadi siapkan SDM," kata Jokowi.

Untuk memperlancar pembangunan infrastruktur, Jokowi juga meminta kepada Menteri PUPR Basuki Hadimoeldjono untuk terus melakukan sinergi antar kementerian.

Dicontohkan Jokowi, dalam meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia, pengelolan dan kegiatan promosinya dilakukan oleh Kementerian Pariwisata, namun produk yang ditawarkan dalam hal ini destinasi wisata masih kurang sarana pendukungnya.

"Toilet masih kurang, air bersih tidak ada, akses menuju lokasi wisata juga masih minim, ini Kementerian PUPR bisa lihat, bisa masuk, inilah wujud sinergi," tegas Jokowi.

Pujian dari Presiden Jokowi

Pada kesempatannya, Jokowi menyampaikan banyak pujian kepada Kementerian PUPR di bawah kendali Basuki Hadimuldjono. Pertama, dia mengacungi jempol pencapaian penyerapan anggaran Kementerian PUPR yang sepanjang 2015 mencapai 94 persen.

‎"Saya ucapkan juga terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian PUPR pada 2015 realisasi anggaran 94 persen, itu sangat tinggi sekali," tegas Jokowi.

‎Pencapaian Kementerian PUPR ini dikatakannya memiliki kontribusi yang tinggi terhadap penyerapan belanja anggaran pemerintah pusat yang sepanjang tahun 2015 mencapai 92 persen.

Ditegaskan Jokowi, apa yang disampaikan ini juga sekaligus menjawab pesimisme berbagai pihak di awal tahun yang memperkirakan penyerapan anggaran hanya di kisaran 80 persen bahkan di bawahnya.

Tidak hanya itu, pujian lain yang dilontarkan Jokowi adalah berhasilnya Kementerian PUPR dalam merealisasikan perintah Presiden di mana pengerjaan proyek harus dimulai di awal tahun. Ini ditandai dengan adanya penandatanganan kontrak 644 paket hari ini dari total paket‎ 10.649 paket yang akan ditandatangani sepanjang 2016.

"Pola-pola baru seperti ini terus akan saya dorong, akan saya tekankan pada seluruh kementerian, saya berbahagia sekali di Kementerian PUPR, sudah bisa memulai seperti yang 4-5 bulan lalu saya sampaikan," puji Jokowi.

Dengan penyerapan anggaran sudah bisa dilakukan di awal tahun seperti itu, dikatakan Jokowi mampu menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. (Ndw/Ahm)

http://cdn0-a.production.liputan6.static6.com/medias/976092/big/007410600_1441265154-20150903-Infrastruktur.jpg