Pemerintah Mesti Dorong Angkutan Umum Pakai BBG

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha angkutan umum yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda) meminta pemerintah serius mendorong program pengalihan bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG).

Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengatakan, penggunaan BBG pada kendaraan umum membawa lebih banyak keuntungan jika dibandingkan dengan BBM. Salah satunya harga BBG yang jauh lebih murah dari pada harga BBM jenis solar maupun premium.

"BBG ini sebenarnya lebih irit, lebih bersih dan lebih murah. Udara jadi lebih bersih, dan produksi dalam negeri banyak," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Selasa (5/4/2016).

Namun sayangnya, lanjut Shafruhan, pemerintah belum secara serius mengawal program peralihan BBM ke BBG bagi angkutan umum.

Salah satu contohnya, hingga saat ini belum banyak produsen angkutan umum belum memproduksi kendaraan berbahan bakar gas secara massal.

"Pemerintah mencanangkan peralihan dari bahan bakar minyak ke BBG, tapi tidak di-clear-kan ke APM. Kita mesti clear kerja sama dengan APM sehingga APM menyiapkan armada yang mengkonsumsi BBG," kata dia.

Shafruhan menuturkan, pengusaha angkutan umum enggan menggunakan konverter kit agar mesin kendaraannya bisa mengkonsumsi BBG.

Alasannya, jika terjadi kerusakan pada kendaraan, maka APM tidak mau memberikan garansi pada kendaraan tersebut.

"Karena kalau kendaraan yang diproduksi menggunakan BBM kemudian pakai konverter kit BBG nanti garansinya tidak bisa dijamin kalau terjadi kerusakan. Karena kalau mesinnya BBM kemudian pakai BBG mesinnya kan panas, kalau mesinnya jebol nanti tidak bisa diklaim. Ini bukan BBG-nya tapi regulasi, harus di-clear-kan antara pemerintah dengan APM," jelas dia.

Namun demikian, Shafruhan menyatakan Organda sama sekali tidak keberatan jika pemerintah mendorong menggunakan kendaraan berbahan bakar gas untuk angkutan umum.

"Kita tidak keberatan, justru kalau bisa menggunakan BBG kami lebih senang. Saat ini hanya bajaj yang massal. Jadi APM harus siapkan kendaraannya. Kemudian pemerintah tambah SPBG, infrastruktur harus disiapkan. Jangan sampai seperti Trans Jakarta, mau isi bahan bakar saja jauh," ujar dia. (Dny/Ahm)