Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar diingatkan untuk berhati-hati saat menunjuk rekan kerja dan pejabat di kementerian. Ini guna menghindari agar instansinya tidak lagi kemasukan mafia minyak dan gas (migas).
Pengamat Ekonomi Faisal Basri mengatakan, saat Kementerian ESDM dipimpin Sudirman Said pembersihan praktik-praktik mafia di sektor migas gencar berlangsung. Salah satunya dengan merombak besar-besaran pada pejabat eselon I dan II.
Sebelum pejabat ditetapkan, untuk menjaga transparansi dan pembenahan organisasi dilakukan lelang jabatan dan seleksi ketat Khusus eselon I‎, ada beberapa jabatan yang bisa diisi dari luar Pegawai Negeri Sipil (PLN) atau swasta.
‎"Karena waktu itu posisi eselon satu pun itu dibuka jadi ada Kepres atau Perpres, pokoknya keputusan Presiden memberikan keleluasaan beberapa posisi eselon satu boleh dijabat orang non PNS sekali pun untuk membuka peluang," kata Faisal, di Jakarta, Selasa (9/8/2016).
Baca Juga
‎
Advertisement
Mantan Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang akrab disebut sebagai Tim Pemberantas Mafia Migas tersebut melanjutkan, dalam proses seleksi juga tidak boleh sembarangan. Sebab ada tim independen yang isinya pemangku kepentingan mewakili sektor Kementerian ESDM. Tim tersebut mendeteksi keterlibatan pihak-pihak yang terlibat praktik kecurangan,sehingga pihak tersebut tidak lolos menjadi pejabat.
"Saya kebetulan anggota tim seleksi, anggota tim seleksinya sedemikian sangat terbuka karena anggotanya itu Pak Supramu Santoso (swasta), Lukman Mahfoedz (swasta), Nico Canter, Hikmahanto, Faisal Basri, dua pejabat Pemerintah satu sekjen Teguh, satu dari Kemenpan RB Terus ada kosultan, kalau tim seleksi lain tidak begitu," beber Faisal.
Kembali lagi, Faisal mengingatkan ‎agar Arcandra berhati-hati jika akan merombak organisasi dan penunjukan pejabat, karena jika salah akan merusak sistem yang ada. "Yang jelas, hati-hatilah memilih pimpinan, jadi jangan sampai justru perubahan ini merusak sistem,"‎ ungkap dia.
Menurut Faisal, jika ingin mengetahui sepak terjang seseorang terlibat praktik mafia migas, bisa dengan melihat audit forensik terhadap Pertamina Energi Trading Limited (Petral) yang dilakukan konsultan independ‎en.
‎"Kemudian kedua untuk memberantas mafia migas sebetulnya kembali membaca audit forensik yang dilakukan oleh konsultan yang dipilih secara kompetitif juga oleh Pertamina dan sampai sekarang audit forensik itu jadi dokumen saja tidak di follow up di situ ada peta-peta keterlibatan mafia migas, jadi tindak lanjuti saja," beber dia.
‎Faisal pun menduga, setelah terjadi pergantian pimpinan di Kementerian ESDM, pihak yang terlibat dalam praktik mafia migas kembali merapatkan diri ke Kementerian ESDM.
"Kalau saya tidak salah tiba-tiba Mantan Wakil SKK migas ikut rapat Johanes Wijanarko, kinerjanya bukan hanya buruk tapi ditengarai posisinya itu menguntungkan mafia-mafia inilah," tutup Faisal.(Pew/Nrm)