Banggar DPR Setujui Anggaran 4 Menko, Ini Rinciannya

Liputan6.com, Jakarta Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui seluruh pagu anggaran dan usulan tambahan anggaran dari empat Kementerian Koordinator (Kemenko) di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Paling besar adalah anggaran Kemenko Bidang Perekonomian yang alokasi disepakati Rp 560 miliar.

Ketua Banggar DPR Kahar Muzakir dan seluruh anggotanya menyetujui pagu anggaran Kemenko Bidang Kemaritiman, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) serta Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).

"Seluruh pagu anggaran dan tambahan anggaran tahun 2017 untuk 4 Kemenko disetujui," kata Kahar mengakhiri rapat kerja anggaran 2017 di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Menko Bidang PMK, Puan Maharani mengatakan, alokasi pagu anggaran tahun depan untuk Kementeriannya disepakati sebesar Rp 381,5 miliar atau lebih rendah Rp 11,9 miliar dari pagu Rp 393,4 miliar di APBN Perubahan (APBN-P) 2016.

"Anggaran Rp 381,5 miliar untuk dua program utama. Pertama, dukungan manajemen dan dukungan teknis seperti belanja pegawai, operasional Rp 134,3 miliar dan kedua, program pembangunan manusia Rp 247,3 miliar," jelasnya.

Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, menuturkan kementeriannya mendapat pagu anggaran sebesar Rp 281 miliar di RAPBN 2017. Jumlah itu turun dari pagu anggaran di APBN Perubahan 2016 yang dialokasikan Rp 289 miliar.

"Dari anggaran itu, untuk belanja pegawai dan operasional di 2017 sebesar Rp 51 miliar atau turun Rp 1,9 miliar dari pagu Rp 52,9 miliar di APBN-P 2016," ujar Wiranto.

Lebih jauh katanya, pagu anggaran belanja pegawai sebesar Rp 51 miliar tidak cukup membiayai operasional Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), mengingat aktivitas atau kegiatan yang bertambah.

"Jadi karena kegiatan operasional bertambah khususnya untuk mendukung program prioritas Kemenko Polhukam, maka kami mengusulkan tambahan anggaran Rp 3,5 miliar menjadi Rp 54,5 miliar untuk belanja pegawai tahun depan," jelas Wiranto.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Kementeriannya mendapat alokasi pagu anggaran Rp 350,4 miliar di 2017 atau turun Rp 2,45 persen dari pagu APBN-P 2016 sebesar Rp 359,2 miliar.

Sambungnya, pagu anggaran Rp 350,4 miliar ini sudah termasuk anggaran untuk Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) yang mencapai Rp 44,3 miliar. Jika dihitung, tanpa anggaran KEIN, pagu anggaran murni Kemenko Bidang Perekonomian sebesar Rp 305,3 miliar di 2017.

"Kami mengusulkan tambahan anggaran Rp 210 miliar untuk 2017, sehingga total pagu di APBN tahun depan sebesar Rp 560,9 miliar," harap Darmin.

Tambahan anggaran itu, katanya, untuk mendanai kegiatan pokok Kemenko Bidang Perekonomian, di antaranya koordinasi satuan tugas percepatan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi.

Juga kegiatan lainnya meliputi pengembangan ekonomi makro yang kondusif, kebijakan keuangan inklusif seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), kedaulatan pangan dan ketahanan air, ketahanan energi, hingga pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK).

Darmin juga berharap, Banggar DPR dapat menyetujui usulan tambahan anggaran tersebut untuk mengembalikan tunjangan kinerja PNS Kemenko Bidang Perekonomian dari menjadi 70 persen dari saat ini 59 persen.

Dijelaskannya, ada penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kemenko Bidang Perekonomian sejak 2014 menjadi 70 persen dari tukin PNS di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kemudian akibat Kemenkeu menaikkan tukin PNS di 2016, prosentase tukin pegawai Kemenko Bidang Perekonomian turun menjadi 59 persen.

"Jadi kami usulkan agar tukin dikembalikan menjadi 70 persen lagi. Dengan begitu, perlu tambahan anggaran tidak banyak sih cuma Rp 10 miliar atau 20 persen dari alokasi tukin di 2017," pinta Darmin.

Terakhir, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan meminta persetujuan atas pagu anggaran sebesar Rp 350,53 miliar tahun depan. Paling besar diperuntukkan memenuhi kebutuhan belanja barang, terutama renovasi kantor.

"Kantor Kemenko Kemaritiman tidak jelas, saya menempati ruangan berukuran 3x5 meter. Lift sering diganti (diperbaiki), jadi saya lebih sering naik tangga dibanding naik lift," ujar Luhut.

Dari pagu anggaran Rp 350,53 miliar di RAPBN 2017, kata Luhut, dialokasikan paling banyak untuk belanja barang tanpa melupakan dukungan Kemenko Bidang Kemaritiman terhadap program prioritas nasional dan kegiatan pokok Kementeriannya.

"Belanja barang paling banyak, karena anggaran paling banyak buat benerin (renovasi) kantor," ucapnya.

Prioritas nasional yang mendapat dukungan dari Kemenko Bidang Kemaritiman di 2017, disebutkan Luhut, meliputi kedaulatan energi, pembangunan pariwisata, kemaritiman dan kelautan, peningkatan konektivitas nasional, kedaulatan pangan, dan lainnya.

Sementara fokus kegiatan Kemenko Bidang Kemaritiman di tahun depan, sambungnya, antara lain, percepatan penyelesaian batas maritim, pengembangan instrumen hukum IUU Fishing, pengembangan tol laut dan sistem konektivitas, penanganan dwelling time, revitalisasi dan pembangunan infrastruktur transportasi.

Juga pengembangan industri perikanan, hilirisasi pertambangan mineral, perbaikan tata niaga migas yang menjadi concern Kemenko Bidang Kemaritiman.

"Kami sedang kaji harga gas industri di hilir supaya turun dari US$ 13 per MMBTU menjadi US$ 5 per MMBTU. Benchmark kami di Singapura, China, Korea, Jepang yang harganya cuma US$ 4-5 per MMBTU," jelas Luhut.