Ingin Kembangkan Industri Lokal, RI Harus Contek Korea Selatan

Korea Selatan dulunya merupakan negara penerima bantuan untuk menjaga roda perekonomiannya.

oleh Septian Deny diperbarui 20 Okt 2016, 12:06 WIB
Diterbitkan 20 Okt 2016, 12:06 WIB
20160719-Melihat Aktivitas Pabrik Kertas Terbesar di Indonesia
Tampak dari udara suasana pabrik PT. Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) Perawang, Kabupaten Siak, Riau, Senin (18/7). Sejak 2013, IKPP Perawang telah menggunakan 100 persen bahan baku dari hutan tanaman industri (HTI). (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah dinilai masih perlu belajar dari negara lain ‎dalam hal pengembangan industri dan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri. Salah satu negara yang bisa menjadi contoh sukses dalam kedua hal tersebut adalah Korea Selatan (Korsel).

Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan, Korea Selatan dulunya merupakan negara penerima bantuan untuk menjaga roda perekonomiannya. Namun kini, Negeri Gingseng tersebut sukses menjadi negara maju dalam sektor industri.

‎"Belajar dari Korea, dulu mereka sama-sama (dengan Indonesia) negara penerima bantuan. Sekarang mereka menjadi negara pendonor. Kita bisa mencontoh bagaimana mereka bangun sektor industrinya, terutama industri-industri di daerah," ujar dia di Kantor Indef, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Bhima mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi yang capai oleh Indonesia saat ini belum berkualitas. Sebab, meski ekonominya tumbuh, namun penyerapan tenaga kerja di dalam negeri justru menurun.

"Pada waktu awal, diharapkan elastisitas PDB terhadap tenaga kerja bisa mencapai 225 ribu orang per 1 persen pertumbuhan ekonomi. Tapi sekarang 1 pertumbuhan ekonomi hanya mampu menciptakan 110 ribu lapangan kerja baru," jelas dia.

Sementara itu, lanjut Bhima, upaya pemerintah pusat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja ini belum didukung penuh oleh pemerintah daerah (pemda).

Salah satu sebabnya yaitu ‎banyak pemda yang belum mengoptimalkan dananya untuk pembangunan di daerahnya. Dana-dana tersebut dibiarkan mengendap di bank pembangunan daerah (BPD).

‎"Respons daerah juga lambat. Di DKI Jakarta terparkir Rp 13,95 triliun, di Jawa Barat Rp 8,03 triliun, Jawa Timur Rp 3,95 triliun, Riau Rp 2,87 triliun," tandas dia.(Dny/Nrm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya