JBIC Bidik Pembiayaan Pembangkit Listrik Jawa 1

Rencananya pinjaman untuk proyek Jawa-1 dari JBIC lebih besar dibanding proyek pembangkit listrik Jawa-2 Priok.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 20 Okt 2016, 20:22 WIB
Diterbitkan 20 Okt 2016, 20:22 WIB
2016, Krisis Listrik Ancam Jawa-Bali
Seiring pertumbuhan ekonomi, wilayah Jawa-Bali paling tidak harus mendapat tambahan pasokan listrik sebesar 4.000–5.000 megawatt (MW) setiap tahun. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Japan Bank for International Cooperation (JBIC) mengincar pembiayaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa-1 berkapasitas 2x800 Megawatt (MW). Proyek tersebut ditaksir menyedot investasi US$ 2 miliar atau setara Rp 26 triliun.

CEO dan Executive Managing Director JBIC, Tadashi Maeda saat Konferensi Pers  Pertemuan Tahunan Indonesia-JBIC, mengungkapkan, proyek PLTGU Jawa 1 akan digarap konsorsium PT Pertamina (Persero) Marubeni Corporation - Sojitz Corporation.

"Kalau proyek ini terwujud, kemungkinan kami akan ikut terlibat sebagai pemberi pinjaman atau pembiayaan, berupa proyek finance di mana hasil dari usaha akan digunakan untuk pengembalian pinjamannya," ujar dia di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Maeda menambahkan, rencananya pinjaman untuk proyek Jawa-1 dari JBIC lebih besar dibanding proyek pembangkit listrik Jawa-2 Priok. 

Untuk diketahui, komitmen pinjaman JBIC untuk PLN yang menggarap proyek listrik Jawa-2 sebesar US$ 310 juta atau Rp 4,03 triliun.

"Nilai yang direncanakan jauh lebih besar dibanding dengan Jawa-2 yang ditandatangani hari ini," dia menjelaskan.

Di samping itu, Maeda mengatakan, JBIC tengah mempertimbangkan pembiayaan terminal penerima gas di Bojonegara, Banten, Jawa Barat.

"Proyek ini ada keterlibatan dari perusahaan Jepang dan percobaan shale gas yang didatangkan Amerika Serikat untuk menjadi gas cair oleh Pertamina," terang Maeda.

Proyek lainnya yang dilirik JBIC, kata Maeda, di sektor transportasi, kereta api, jalan tol, dan proyek baru lainnya tanpa ada jaminan dari pemerintah Indonesia.

"Kami mengincar proyek dengan skema Public Private Partnership (PPP) sehingga kami terus berkoordinasi dengan Bappenas dan KPPIP, serta lembaga lainnya," dia menandaskan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya