Menteri PPN: Ini Saatnya RI Harus Mampu Kelola Tambang Freeport

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan sudah saatnya Indonesia memiliki kemampuan untuk mengelola tambang Freeport secara independen.

Selama 40 tahun beroperasi di tanah Papua, sudah banyak manfaat yang didapatkan perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut. Sebab itu, sudah saatnya manfaat tersebut didapatkan lebih banyak bangsa Indonesia.

"Yang paling penting Indonesia harus dapat manfaat yang terbesar. Freeport tentu sudah lama di Indonesia dan dapat manfaat luar biasa besar," ujar dia di Jakarta, Jumat (24/2/2017).

Momentum habisnya kontrak Freeport pada 2021 dinilai harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mengelola tambang yang selama ini dikeruk Freeport.

Indonesia juga harus membangun industri hilir terkait untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

"Kita juga harus punya kemampuan untuk kelola tambang seperti itu. Ini kan sudah 40 tahun, sudah saatnya Indonesia lebih ahli untuk kuasai tambang seperti itu dan sudah saatnya juga kita punya value added dengan pengolahan," tandas dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah Indonesia akan mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah PT Freeport Indonesia.

Dia berharap ada win-win solution baik bagi pemerintah maupun perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

Jokowi mengungkapkan, urusan Freeport diserahkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Hal ini lantaran ‎permasalahan tersebut merupakan urusan bisnis, bukan antar negara.

"Kan sudah disampaikan oleh Menteri. Ya kita ingin ini dicarikan solusi menang-menang. Dicarikan solusi yang win-win. Kita ingin itu. Kan ini urusan bisnis jadi oleh sebab itu saya serahkan kepada Menteri," ungkap dia.

Namun jika Freeport ‎tetap tidak mau mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia dan sulit untuk diajak berdiskusi, maka pemerintah akan mengambil sikap yang tegas.

"Tapi kalau memang sulit diajak musyawarah, dan sulit kita ajak berunding ya kita nanti akan bersikap," kata dia.

Sementar terkait dengan perpanjangan kontrak, Jokowi menyatakan hal tersebut masih dibicarakan antara Menteri ESDM dengan Freeport.

"Ya nanti dilihat. Ini kan masih Menteri masih memproses berunding dengan Freeport. Intinya itu aja kalau memang sulit musyawarah dan sulit diajak untuk berunding saya akan bersikap tapi kalau sekarang ini biar menteri dulu," tandas dia.(Dny/Nrm)