Sistem Ganjil Genap di Tol Tak Diterapkan Bila Banyak Penolakan

Menhub Budi Karya Sumadi berjanji akan memutuskan pada Mei 2017 dengan mempertimbangkan untung rugi penerapan sistem ganjil-genap di tol.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 14 Apr 2017, 16:35 WIB
Diterbitkan 14 Apr 2017, 16:35 WIB
Libur Panjang, Dua Arus Tol Jakarta - Cikampek Macet
Kepadatan kendaraan roda empat yang terjadi di dua arah Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Sabtu (25/3). Kemacetan arah tol Cikampek- Jakarta disebabkan imbas penyempitan jalan lantaran adanya proyek pembangunan LRT. (Liputan6.com/Gempur M. Surya)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengaku masih mengkaji usulan ‎penerapan sistem ganjil-genap di ruas jalan tol saat mudik Lebaran tahun ini.

Dia berjanji akan memutuskannya pada Mei 2017 dengan mempertimbangkan untung rugi sistem ganjil-genap.

"Itu (ganjil-genap) kan merupakan usulan dari masyarakat. Satu perubahan itu tidak mungkin kita lakukan serta merta," kata Budi Karya saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jumat siang (14/4/2017).

Kementerian Perhubungan, lanjutnya, akan mengundang masyarakat dari berbagai kalangan, seperti para ahli, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan lainny‎a untuk melaksanakan diskusi mengenai ide sistem ganjil-genap di ruas tol saat musim mudik Lebaran nanti.

"Idenya terima kasih, tapi kita akan diskusikan dulu, apa komplikasinya dalam kehidupan masyarakat. Mei ini lah kita kabarin pakai ganjil-genap atau tidak," jelas Budi Karya.

Menurut dia, pemerintah akan menimbang untung rugi penerapan sistem ganjil-genap di jalan tol saat mudik Lebaran guna menghindari kemacetan parah.

Keuntungannya, sambung dia, akan membatasi jumlah kendaraan, sehingga bisa bergantian melewati jalan tol sehingga tidak tumpah ruah ke jalan tol dalam waktu bersamaan.

"Ruginya akan menimbulkan masalah untuk orang yang hanya memiliki satu mobil, dan waktu tertentu. Kalau sosialisasi tidak maksimal, tiba-tiba mereka menemukan dia tidak boleh jalan, bagaimana rasanya. Jadi kita lagi diskusikan," tegasnya.

"Kalau nanti dalam diskusi pada setuju, masyarakat setuju, kita jalani. Tapi‎ kalau banyak yang menolak, ya kita tidak paksakan," tandas Budi Karya.

 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya