Presiden Diminta Ungkap soal Utang RI pada Pidato Nota Keuangan

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Wododo akan menyampaikan pidato nota keuangan RAPBN 2018 di Gedung MPR/DPR pada Rabu siang ini. Dalam pidatonya, Jokowi diminta menjelaskan perihal kredibilitas utang Indonesia.

Staf Ahli Ekonomi dari Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Ronny P Sasmita menilai selama ini penjelasan pemerintah mengenai utang ini masih belum gamblang.

"Soal utang, saya pikir perlu ditekankan di nota keuangan, tapi Pak Jokowi harus menemukan bahasa yang tepat untuk menjelaskannya. Selama ini, penjelasan sepotong-sepotong dari Sri Mulyani, justru cenderung menjadi perdebatan tersendiri di masyarakat," papar Ronny kepada Liputan6.com, Rabu (16/8/2017).

Ronny memaparkan, selama ini pemerintah hanya menjelaskan dari sisi perbandingan utang dengan PDB. Namun, yang berkembang di masyarakat justru melihat utang dari sisi lain, seperti tax ratio.

Dia menilai, bila melihat sisi utang dari sudut perbandingan terhadap PDB tidaklah salah. Namun Ronny melihat dari segi tax ratio juga harus ditekankan mengingat pembayaran utang berasal dari pajak.

"Utang terkadang perlu dilihat dari sisi kapasitas penerimaan pajak negara, karena secara prinsipil, toh utang memang akan dibayar pakai itu. Jadi jika pada satu sisi, kapasitas penerimaan negara dari sisi pajak menurun, di sisi lain utang malah naik, secara riil ini kan kurang match," terang dia.

Tidak kalah penting, utang yang sudah dihimpun pemerintah saat ini, juga sejatinya demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi RI. Namun dari data BPS, pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal II melambat jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Dengan kata lain, Presiden Jokowi harus mampu menjelaskan bahwa utang dilarikan ke sektor produktig untuk menambah daya gedor pertumbuhan," tutupnya.

Tonton video menarik berikut ini: