Menteri PUPR Belum Terima Permintaan Resmi Proyek Apartemen DPR

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono masih menunggu permintaan resmi dari DPR terkait rencana pembangunan apartemen bagi para anggota dewan.

Basuki mengaku belum bisa memproses rencana pembangunan apartemen tersebut jika belum ada permintaan secara resmi.

‎"Saya belum ada permintaan resmi baik yang mau audit, yang lama maupun yang rencana mau bikin apartemen. Saya sudah di telepon Ketua BURT (Badan Urusan Rumah Tangga), tapi resmi belum ada. Jadi saya belum bisa bergerak dan belum bisa bertindak," ujar dia di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Menurut Basuki, untuk pembangunan gedung pemerintahan, ‎harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian PUPR. Jika tidak, maka gedung tersebut tidak bisa dibangun.‎

"Belum ada surat kan musti ada surat resmi dong. Karena semua gedung negara kan mau dibangun pasti Seskab minta ke Menteri PUPR untuk rekemondasi.  BNN mau bikin ya pasti Bareksrim, termasuk teknis dan untuk multiyears kontrak pasti rekomendasi," tandas dia.

Wacana pembangunan gedung baru DPR muncul kembali bersamaan dengan adanya usulan kenaikan anggaran untuk 2018 sebesar Rp 5,7 triliun. Sebagian anggaran DPR itu diusulkan guna pembangunan kompleks anggota DPR di lahan bekas Taman Ria Senayan.

Rencananya, kompleks anggota DPR di kawasan Kalibata akan dipindahkan ke Taman Ria Senayan. "Kalau tidak salah, ada usulan itu," ucap Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Kamis (10/8/2017).

Fadli menilai rencana itu baik, karena akan memperpendek jarak tempuh anggota saat menuju Gedung DPR RI. Mereka tidak perlu menggunakan kendaraan saat berdinas di gedung rakyat tersebut. "Ke gedung DPR ini jalan kaki lah," ujar Fadli.

Menurut dia, lahan bekas Taman Ria Senayan lebih baik digunakan untuk kompleks anggota DPR ketimbang dijadikan mal. Karena lahan itu merupakan milik sekretariat negara.

"Bisa lebih efisien dari maintenance, juga untuk rumah-rumah jabatan termasuk di Kalibata yang luar biasa mahalnya," ucap Fadli.

Dia pun menilai, pembangunan hunian jenis vertikal atau apartemen lebih tepat ketimbang rumah biasa. Nantinya, gedung tersebut hanya akan dipakai selama para anggota DPR aktif menjabat.

"Bisa lebih murah kalau dibangun semacam apartemen tinggi. Itu pernah kita diskusikan. Rumah susun lah ya, yang layak tentu saja. Kan cuma dipinjamkan selama masa dinas," ucap Fadli.

Tonton video menarik berikut ini: