Sri Mulyani Geram Dituding ICW Tidak Transparan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen untuk transparansi dalam pengadaan atau belanja barang dan jasa. Hal ini menjawab tudingan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Sebelumnya, ICW menyebut Kemenkeu tidak melaporkan anggaran barang dan jasa kepada publik dengan nilai Rp 18 triliun.

"Saya ingin mengoreksi satu berita karena tadi malam sebelum tidur, saya mendapatkan berita bahwa ICW merilis salah satu kementerian yang dianggap tidak transparan adalah Kemenkeu di dalam procurement senilai Rp 18 triliun," kata Sri Mulyani di Workshop dan Rakor Pengadaan Barang dan Jasa di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/2/2018).

Sri Mulyani menjelaskan, total anggaran Kemenkeu pada 2017 sebesar Rp 27 triliun. Sementara Rp 17 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai atau gaji pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kemenkeu.

"Saya ironis, hari ini saya bikin workshop seperti ini, tapi ada berita yang quote dari ICW bahwa Kemenkeu ada belanja Rp 18 triliun di 2017. Anggaran Kemenkeu 2017 itu Rp 27 triliun, di mana yang Rp 17 triliun untuk pegawai," terangnya.

Lebih jauh, Sri Mulyani menambahkan, total belanja barang dan jasa termasuk belanja modal tahun lalu sebesar Rp 10 triliun. Sebesar Rp 1,1 triliun dari Rp 10 triliun adalah belanja modal, lalu Rp 4,7 triliun dan Rp 43,2 triliun untuk belanja barang. Sebagian belanja barang untuk pembayaran listrik, air, dan perjalanan dinas.

"Jadi tidak mungkin ada Rp 18 triliun," tegas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Atas pernyataan ICW tersebut, Sri Mulyani meminta tim Kemenkeu untuk berbicara dengan ICW.

"Buat saya ini adalah reputasi yang sesitif keluar dari ICW bahwa Kemenkeu tidak transparan. Berita ini sangat penting untuk dikoreksi karena kita punya komitmen sangat besar untuk terus memperkuat transparansi di Kemenkeu," tegas Sri Mulyani.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengkritisi kinerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam beberapa tahun terakhir. Dengan anggaran yang cukup tinggi belum tecermin dengan hasil di lapangan.

Menkeu menilai kinerja penyerapan anggaran yang dalam 10 tahun terakhir tidak pernah lebih dari 90 persen. Padahal, anggaran setiap tahun naik. Pada 2010, tercatat anggaran hanya Rp 17,8 triliun, tapi pada 2018 mencapai Rp 48,2 triliun.

"Jadi kenyataannya, kemampuan Kementerian ini belum tentu mampu dalam mendapatkan tambahan alokasi anggaran. Jangan lagi beralasan proyek tidak jalan karena tidak ada anggaran, kalau nyatanya banyak anggaran yang tidak terserap," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Kemenhub, Kamis (1/2/2018).

Kedua, Sri Mulyani juga menilai Kemenhub menjadi salah satu kementerian yang paling lambat dalam melibatkan swasta untuk penggarapan proyek-proyek infrastruktur transportasi. Hal ini diindikasikan Menkeu karena pejabat Kemenhub pola pikirnya sudah tergantung terhadap APBN.

"Saya anggap kementerian ini agak lambat dalam menentukan mendorong peranan swasta dalam berbagai macam hal," kata dia.

Pada sebuah organisasi kementerian, penyerapan anggaran dinilai sangat tergantung pada kinerja eselon 2 dan eselon 3. Sebab, instansi ini yang langsung menjadi manajer setiap proyek di lapangan.

"Hasilnya, korupsi saya rasa kementerian ini sudah populer dengan reputasi itu," dia menegaskan.

Untuk itu, dia berpesan dalam penyusunan anggaran dan rencana kerja 2019, harus ada penyisiran anggaran.

Menkeu meyakini masih banyak anggaran Kemenhub yang alokasinya bisa lebih maksimal. Untuk memperbaiki itu, Menkeu mengaku siap menjadi mitra Kemenhub dalam memperbaiki dan memaksimalkan penyerapan anggaran.