Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Sri Mulyani Kritisi Kinerja Kemenhub

Menkeu menilai kinerja penyerapan anggaran yang dalam 10 tahun terakhir tidak pernah lebih dari 90 persen.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 01 Feb 2018, 13:30 WIB

Diterbitkan 01 Feb 2018, 13:30 WIB

Menkeu Sri Mulyani. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengkritisi kinerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam beberapa tahun terakhir. Dengan anggaran yang cukup tinggi belum tercermin dengan hasil di lapangan.

Pertama, Menkeu menilai kinerja penyerapan anggaran yang dalam 10 tahun terakhir tidak pernah lebih dari 90 persen. Padahal anggaran setiap tahun naik. Pada 2010, tercatat anggaran hanya Rp 17,8 triliun, namun pada 2018 mencapai Rp 48,2 triliun.

"Jadi kenyataannya, kemampuan Kementerian ini belum tentu mampu dalam mendapatkan tambahan alokasi anggaran. Jangan lagi beralasan proyek tidak jalan karena tidak ada anggaran, kalau nyatanya banyak anggaran yang tidak terserap," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Kemenhub, Kamis (1/2/2018).

Kedua, Sri Mulyani juga menilai Kemenhub menjadi salah satu kementerian yang paling lambat dalam melibatkan swasta untuk penggarapan proyek-proyek infrastruktur transportasi.

Hal ini diindikasikan Menkeu karena pejabat Kemenhub pola pikirnya sudah tergantung terhadap APBN. "Saya anggap kementerian ini agak lambat dalam menentukan mendorong peranan swasta dalam berbagai macam hal," kata dia.

Pada sebuah organisasi kementerian, penyerapan anggaran dinilai sangat tergantung pada kinerja eselon 2 dan eselon 3. Karena instansi ini yang langsung menjadi manajer setiap proyek di lapangan. "Hasilnya, korupsi saya rasa kementerian ini sudah populer dengan reputasi itu," dia menegaskan.

Untuk itu, dia berpesan dalam penyusunan anggaran dan rencana kerja 2019, harus ada penyisiran anggaran. Menkeu meyakini masih banyak anggaran Kemenhub yang alokasinya bisa lebih maksimal.

Untuk memperbaiki itu, Menkeu mengaku siap menjadi mitra Kemenhub dalam memperbaiki dan memaksimalkan penyerapan anggaran.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Layani Wilayah Terpencil, Kemenhub Sediakan 209 Rute Perintis

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyediakan 209 rute angkutan udara perintis penumpang dan 41 rute angkutan udara perintis kargo pada 2018. Angkutan perintis sendiri untuk menjangkau wilayah terpencil maupun terluar di Indonesia.

Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Maria Kristi Endah mengatakan, rute tersebut lebih banyak dibanding tahun 2017.

"(Tahun lalu) 188 rute, kargo 12. Kargo baru akhir tahun baru bisa melaksanakan," kata dia di Bali, Rabu (31/1/2018).

Untuk melaksanakan angkutan udara perintis penumpang, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 480 miliar pada 2018. Sementara, untuk kargo sebesar Rp 106 miliar.

Dia menerangkan, anggaran untuk angkutan udara perintis penumpang mengalami penurunan. Pada 2017, anggaran angkutan udara perintis penumpang sebanyak Rp 568 miliar. Hal ini sebagai bentuk efisiensi. Sebab, beberapa wilayah sulit diterbangi karena terkendala cuaca.

"Rp 568 miliar jadi Rp 480 miliar, efisiensi. Rutenya banyak, tapi frekuensi enggak terlalu banyak karena pertimbangan cuaca," ujar dia.

Lanjutnya, hampir semua angkutan udara perintis tersebut sudah terkontrak. Adapun pelaksana penerbangan perintis antara lain Airfast Indonesia, Dimonim Air, Susi Air.

"(Kontrak) Sudah 95 persen untuk penumpang ya. Untuk kargo hampir semuanya. Jadi gini kalau kontrak sudah, tapi jalannya baru mau," ujar dia.

Lanjutkan Membaca ↓