Pakai Duit Pajak, PNS AS Habiskan Rp 1,9 Miliar untuk Menginap di Hotel Trump

Liputan6.com, New York - Pegawai Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) dilaporkan menghabiskan USD 140 ribu atau Rp 1,9 miliar untuk menginap dan bepergian ke beberapa properti milik Donald Trump. Uang sebanyak itu berasal dari pungutan pajak warga Amerika Serikat.

Dalam laporan investigasi terbaru yang dirilis oleh CNN, Jumat (16/3/2018), sebagian besar uang tersebut dipakai untuk biaya penginapan dan makanan selama bepergian. Para pegawai ini pun menginap di resor Mar-a-Lago yang terdapat di Palm Beach, Florida.

Hasil laporan CNN ini menunjukan, semakin banyak uang pajak Amerika Serikat yang terserap demi membiayai perjalanan staf Donald Trump. Jika dikalkulasikan, uang yang diapaki tersebut ekuivalen dengan sepertiga anggaran yang disediakan.

"Dengan melihat fakta bahwa semakin banyak pegawai pemerintahan yang menggunakan anggaran untuk membayar biaya penginapan di properti Trump, sekali lagi kita bisa menyimpulkan bahwa Trump telah mereguk untung banyak dari pungutan pajak warga Amerika Serikat," kata analis dan co-founder Property of the People, Ryan Shapiro.

Grup yang dinahkodai Ryan memberikan banyak data mengenai penggunaan anggaran pegawai federal dalam beberapa tahun terakhir. Untuk merilis hasil investigasi, CNN menganalisa 360 halaman data bepergian selama kepemimpinan Trump.

Beberapa catatan biaya yang dihabiskan pegawai kementerian bertepatan dengan kunjungan Donald Trumpke Mar-a -Lago. Saat itu, presiden bertemu dengan para pemimpin militer dan memerintahkan serangan rudal ke Suriah.

Mantan kepala Kantor Etika Pemerintah AS Walter Shaub, mengatakan, selama ia menjabat ia telah membuat "rekomendasi yang sangat spesifik" ke Presiden untuk berhenti mengunjungi properti yang dimiliki oleh perusahaannya. Ia juga mengimbau pejabat Gedung Putih untuk tidak akan mengunjungi properti tersebut.

"Anda melihat dia memegang kepentingan finansial - yang membuat kita tidak dapat mengetahui apakah keputusan dimotivasi oleh tujuan kebijakan atau oleh kepentingan finansial pribadi," kata Shaub.

Beberapa kelompok pengawas, mantan pejabat etika pemerintah dan pengurus partai Demokrat juga mengungkap hal yang sama. Mereka mengatakan bahwa lini bisnis yang dimiliki oleh Presiden seharusnya tidak menerima keuntungan apapun dari uang pajak. Mereka berargumen bahwa hal itu mendorong korupsi karena pejabat pemerintah dapat sering mengunjungi hotel dan lapangan golf Trump untuk mendapatkan dukungan Presiden.