JK: Libur Lebaran 2018 Bertambah Genjot Ekonomi RI

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menuturkan libur Lebaran 2018 menjadi 10 hari tidak membuat ekonomi Indonesia macet. Bahkan selama libur Lebaran 2018 justru ekonomi berjalan.

"Banyak orang mengira kalau dibikin libur itu ekonomi macet. Tidak, justru banyak sisi ekonomi berjalan pada saat libur,” ujar JK saat membuka acara transportation review Indonesia jelang mudik 2018 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (8/5/2018)

"Kalau kita libur apa yang kita buat? pulang rumah jalan, ke tempat hiburan bayar. Beli makanan bayar dan beli buah-buah ekonomi jalan," tambah dia.

Dia menjelaskan cuti bersama Lebaran hanya milik PNS dan BUMN saja. Akan tetapi, para pegawai hotel dan pegawai swasta tetap bekerja keras. Apalagi kata Jusuf Kalla di saat jelang Lebaran ekonomi semakin berkembang. 

"Walaupun memang ekonomi bergerak menjelang Lebaran. Kalau libur Lebaran mempercepat orang terima hari lebaran. Jadi bisa belanja bukan berarti toko tutup. Jadi toko makin buka," tutur dia.

"Jadi libur ini bukan hanya seluruh bangsa sebenarnya libur ini untuk PNS dan BUMN," tambah JK. 

Oleh karena itu, JK menegaskan libur Lebaran 2018 bukan berarti ekonomi stagnan. Malahan kata dia lebih meningkat.  "Cuma berbeda porsinya yang pabrik administrasi libur dan restoran buka dan makin banyak isinya. Itu bergerak ekonomi kita justru. Banyak bidang di libur itu. di Bali makin ramai. Di Malang di mana macet itu," beber JK. 

Diketahui sebelumnya, Pemerintah memutuskan jumlah hari cuti bersama Lebaran 2018 tetap ikuti Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Dalam SKB itu diputuskan cuti bersama sebanyak tujuh hari sehingga total libur Lebaran menjadi 10 hari pada 11-20 Juni 2018.

Pemerintah mengaku telah mempertimbangkan sejumlah aspek mulai dari sosial, ekonomi dan lain-lain untuk mengeluarkan keputusan tersebut.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Pemerintah telah memutuskan cuti bersama Lebaran 2018 sebanyak tujuh hari. Namun cuti bersama di sektor swasta bersifat fakultatif atau tidak wajib, dan pelayanan publik dijanjikan tetap berjalan.

Pendiri GarudaFood, Sudhamek AWS menyambut baik keputusan pemerintah tersebut. Ada jalan tengah dari tarik ulur cuti bersama Lebaran bagi pemerintah dan swasta.

"Kalau pelayanan publik tetap kerja, maka layanan logistik, bea cukai, perbankan juga harus tetap buka. Itu baru ada alignment antara swasta dan lembaga pemerintahan," tutur dia saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Sudhamek AWS pun mengapresiasi kebijakan pemerintah bahwa cuti bersama Lebaran 2018 bersifat tidak wajib bagi dunia usaha dan industri.

"Kita ini kan sedang mengejar pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB) yang lebih tinggi. Jadi harus bekerja lebih panjang dan lebih keras ya," dia menerangkan.

Orang terkaya di Indonesia urutan ke-38 versi Forbes 2017 ini mengharapkan kementerian dan lembaga yang bekerja di bagian pelayanan publik, tetap bekerja kecuali di hari Lebaran. Sedangkan kementerian dan lenbaga lain boleh libur lebih lama.

"Dengan itu akan terjadi efek ganda. Pertama, sektor produksi (supply) tetap jalan atau produktif. Karena kami saja (di GarudaFood) hanya libur di tanggal merah," kata Sudhamek.

Dampak positif kedua, Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) itu menambahkan, sektor konsumsi (demand) berpotensi meningkat karena ada liburan yang lebih lama.

"Terutama yang berasal dari PNS di kementerian dan lembaga tertentu yang tidak terkait dengan layanan sektor produksi atau logistik," jelas Sudhamek.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: