Kemenhub: Bandara Kediri Tak Masuk Proyek Strategis Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan Bandara Kediri tidak akan masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Meski demikian, proses pembangunan bandara tersebut akan mendapatkan prioritas.

‎Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Agus Santoso mengatakan, salah satu kriteria proyek yang bisa masuk dalam PSN, yaitu selesai pembangunannya pada 2019. Sedangkan proyek ini diperkirakan belum bisa rampung pada tahun depan.

"Bukan PSN tapi tetap jadi prioritas. Kalau PSN kan harus selesai 2019," ujar dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Meski tidak masuk PSN, lanjut Agus, namun bandara yang dibangun oleh PT Gudang Garam tetap akan mendapatkan kemudahan dalam proses pembangunannya. Salah satunya soal pembebasan lahan.

"Kan PSN ada skema-skema, kriteria tertentu. Dia (Bandara Kediri) prioritas bukan PSN dan dia adalah greenfield. Greenfield itu mulai pembebasan lahan, konstruksi airport dan sebagainya bahkan join operation-nya yang sudah memiliki BUBU (badan usaha bandar udara). Jadi nanti dari pengadaan sampai operasi murni swasta, tapi pengoperasian bukan kepemilikan," jelas dia.

Sementara terkait upaya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang kembali mengusulkan agar bandara ini masuk PSN, Agus menyatakan Kemenhub tetap menyambut baik hal tersebut.

"Ya bagus juga, tapi Proyek Strategis Nasional kan targetnya salah satunya selesai 2019. Jadi prioritas dan bukan selesai 2019," tandas dia.‎

PT Gudang Garam akan membangun bandar udara (Bandara) di Kediri, Jawa Timur. Bandara tersebut rencananya akan dibangun tahun ini dan ditargetkan selesai 2019.

Untuk mematangkan rencana, diadakan rapat koordinasi (rakor) di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Kemaritiman) pada Kamis (5/4/2018). Salah satu tema dalam rakor ini adalah siapa yang akan mengelola bandara tersebut.

Rakor yang dipimpin oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan tersebut diikuti oleh beberapa stakeholder, yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), PT Gudang Garam Tbk, serta PT Angkasa Pura II.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan, Angkasa Pura II menghadiri rakor tersebut karena diminta untuk mengelola atau menjadi operator bandara.

"Kita tugasnya akan membantu PT Gudang Garam me-review dua design planing, satu basic planing, sama kedua detail design. Basic design nantinya untuk blok masterplan bandara, dan detail designuntuk konstruksi pembangunan," terang dia di Kemenko Kemaritiman, Jakarta, pada 5 April 2018. 

Menko Luhut meminta para peserta rakor untuk membuat kepastian soal status aset bandara, apakah tetap dimiliki Gudang Garam sebagai konstruktor, atau dihibahkan kepada negara.

Namun begitu, ia menyatakan bahwa peserta rakor belum dapat memastikan siapa yang nantinya akan menjadi pengelola Bandara Kediri tersebut.

"Kita tadi koordinasi dengan regulator, Kemenhub, untuk lakukan sinkronisasi rencana pengoperasian bandara yang ada di bawah Angkasa Pura II. Kita juga kan sudah kelola bandara di Banyuwangi, terus juga diminta yang di Jember. Nah nanti kalau ada rencana (jadi pengelola Bandara) Kediri, itu bagaimana?" tanya dia.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Kementerian ATR/BPN Arie Yuriwin menjelaskan, pihaknya sedang menyiapkan penetapan lokasi bandara serta mengkaji soal pengadaan lahan, meskipun 50 persennya sudah dimiliki oleh Gudang Garam.

"Dari kurang lebih 457 hektare (total lahan), yang sudah dikuasai (oleh Gudang Garam) sekitar 250 hektare. Sisanya 117 hektare," jelas dia.

Ketika ditanya bagaimana Bandara Kediri itu nantinya akan difungsikan, ia menjawab, itu bisa melayani penerbangan lokal maupun mancanegara. "Nanti kan ini internasional," pungkas Arie.