Komoditas Pangan Bakal Jadi Rebutan Berbagai Negara di Dunia

Liputan6.com, Indramayu - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar sektor pertanian dalam negeri ditingkatkan. Salah satunya dengan meningkatkan kesejahteraan petani lokal, agar memiliki daya saing yang lebih.

Menurutnya, komoditas pangan akan menjadi salah satu komoditas yang diperebutkan oleh negara-negara di dunia. Dengan adanya peningkatan kesejahteraan petani, diyakini Indonesia akan mampu meningkatkan daya saingnya, khususnya di sektor pertanian.

"Ke depan, pangan akan menjadi salah satu komoditas yang menjadi rebutan negara manapun. Negara-negara yang tidak memiliki ketahanan pangan dan kedaulatan pangan akan bingung, artinya apa? Peran petani akan menjadi semakin penting ke depan menjadi semakin strategis di seluruh belahan dunia termasuk di Indonesia," kata Jokowi di Sliyeg, Indramayu, Kamis (7/6/2018).

Untuk itu, Jokowi meminta kepada seluruh anak buahnya untuk bersama-sama memperbaiki sektor pertanian Indonesia. "Bukan berarti kita bisa duduk enak-enak, berdiam diri atau duduk tenang. Justru sektor pertanian Indonesia mulai dari sekarang harus benar-benar memperbaiki diri dan berbenah diri agar produktivitasnya terus meningkat. Supaya kita bisa memenangkan persaingan dan kompetisi dunia utamanya di bidang pangan," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan, program kewirausahaan tani dan digitalisasi pertanian diyakini akan meningkatkan kesejahteraan petani. Sebab, petani bisa menjual beras dengan kualitas premium dan mendapatkan keuntungan hingga 10 persen.

"Harganya Rp 40.500 kalau jual gabahnya saja. Kalau menjualnya sudah di packing bakal bisa lebih jadi Rp 50 ribu dijualnya. Jadi pendapatan petani meningkat," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meresmikan program kewirausahaan tani dan digitalisasi pertanian di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Program ini bertujuan untuk membantu petani lebih mandiri dan memiliki daya tawar lebih baik, sehingga bisa memberikan kesejahteraan lebih baik kepada petani.

Reporter : Siti Nur Azzura 

Sumber : Merdeka.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan untuk mencapai kesejahteraan, maka rakyat tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, harus terorganisir. Termasuk petani Indonesia tidak bisa lagi membentuk gabungan kelompok tani (gapoktan), melainkan harus menjadi kelompok besar.

Salah satunya melalui pembentukan PT Mitra BumDes Bersama (MBB) di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dengan adanya badan usaha ini, diharapkan keuntungan petani akan lebih besar. Sebab menurutnya, keuntungan terbesar dari pertanian itu didapat bukan dari pra tanam atau saat menanam, tetapi yang paling banyak adalah di pasca panen.

"Bagaimana rendemen saat masuk ke rice milling unit ke penggilingan banyak yang rusak atau tidak di situ. Yang kedua, saat kita menjual beras itu, untungnya yang paling besar ada di situ. Jadi kalau petani itu  masih berjualan gabah, sampai kapan pun saya percaya, sampai kapanpun tidak akan ada peningkatan kesejahteraan petani," kata Jokowi, Kamis (7/6/2018).

Melalui PT MBB ini, maka petani bisa menjual berasnya dalam bentuk kemasan. Selain itu, petani bisa memisahkan kualitas beras, sehingga beras yang dijual bisa menjadi kualitas medium hingga premium.

"Kemudian menjualnya juga tidak lewat tengkulak, tangan satu, tangan dua, tangan tiga, tangan empat tangan lima, rantai yang harus dilalui petani. Sehingga petani bisa berjualan beras, baru di situlah nanti petani akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak," imbuhnya.

"Mitra BumDes Bersama di Indramayu ini adalah sebuah contoh pertama yang akan saya ikuti, saya akan lihat selama enam bulan nanti ke depan. Kalau berjalan dengan baik, kita akan lakukan di seluruh tanah air," tutur Jokowi.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, jumlah penduduk orang miskin di Indonesia mencapai 27,77 juta orang pada Maret 2017. Dirinci lebih dalam, jumlah penduduk miskin yang ada di kota pada Maret 2017 mencapai 10,67 juta orang. Sedangkan jumlah orang miskin di desa jauh lebih besar sebanyak 17,10 juta orang.

"Daerah pedesaan merupakan pusatnya orang miskin. Karena 51 persen orang miskin bekerja di sektor pertanian," kata Kepala BPS, Suhariyanto .