Subsidi Solar Diusulkan Naik Jadi Rp 2.000 per Liter di 2019

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengusulkan anggaran subsidi solar menjadi Rp 2.000 per liter dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Usulan tersebut naik Rp 1.500 dari alokasi tahun ini Rp 500 per liter.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, ‎dalam RAPBN 2019 harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP)  ditetapkan dalam kisaran USD 60 sampai USD 70 per barel. Jauh lebih tinggi dari penetapan ICP APBN 2018 USD 48 per barel.

"Tahun ini ICP USD 48 per barel, ternyata realisasi Juni USD 64-USD 65 per barel, tapi untuk tahun depan paling diusulkan USD 60- USD 70 per barel," kata Jonan saat rapat dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Jonan mengungkapkan, dengan meningkatnya ICP maka besaran subsidi solar disesuaikan. Dalam RAPBN 2019, subsidi solar diusulkan Rp 2.000 per liter. "Subsidi harga, idealnya ya menjadi Rp 2.000 itu sudah plus margin. Kalau pakai Rp 500 dengan ICP 66, ya itu enggak bisa juga," tuturnya.

Menurut Jonan, usulan besaran subsidi solar Rp 2.000 per liter merupakan batas maksimum jika harga minyak mengalami penurunan maka besaran subsidi akan diturunkan menyesuaikan pergerakan harga.‎

"Ini adalah maksimum, mengikuti harga minyak dari waktu kewaktu. Ini tidak dipato‎k Rp 1.500, kalau harga minyak turun bisa Rp 1.000, bisa Rp 500 per liter," ucapnya.

Jonan melanjutkan, anggaran tambahan subsidi solar bisa bersumber dari kelebihan pendapatan sektor migas yang di atas target, akibat kenaikan harga minyak dunia.‎

"Jadi ini kantong kiri masuk kantong kanan kalau ICP naik mau dibuat untuk apa? Kami juga mengusulkan ke Kementerian Keuangan idealnya subsidi solar kalau plus margin jadi Rp 2.000," tandasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi kebutuhan subsidi energi selama 2018 mencapai Rp 163,5 triliun. Angka ini meningkat Rp 69 triliun jika dibandingkan target pemerintah pada APBN 2018 sebesar 94,5 triliun.

"Di dalam outlook ini kami sudah masukkan subsidi energi akan mencapai Rp 163,5 triliun. Ini adalah lebih tinggi dari APBN yang sebesar Rp 94,5 triliun," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/7/2018). 

Kenaikan subsidi ini untuk mendukung keuangan PT Pertamina dan PT PLN dalam rangka menyediakan BBM dan listrik. Subsidi ini juga akan digunakan untuk stabilisasi harga BBM dan ekspansi pelanggan PLN.

"Dalam rangka kita mendukung terutama Pertamina yang sekarang harus melakukan stabilisasi dari harga subsidi BBM yang disubsidi dan PLN dalam hal ini yang tidak mengalami kenaikan harga dan mereka harus tetap melakukan ekspansi untuk elektrifikasi dan listrik desa," jelasnya.

Untuk itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, belanja non Kementerian Lembaga sepanjang 2018 akan mencapai Rp 640,2 triliun karena adanya penambahan subsidi tersebut.