Menteri Bambang Jabarkan Dampak Jangka Pendek dan Panjang Konsumsi Rokok

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro membeberkan 10 komoditas terbesar pembentuk garis kemiskinan di Indonesia pada 2018. Penyumbang kemiskinan terbesar masih didominasi oleh kebutuhan pokok yaitu beras dan makanan lainnya, lalu disusul oleh konsumsi rokok filter pada posisi ketiga.

Menteri Bambang secara khusus menyoroti konsumsi rokok yang berkontribusi besar terhadap kemiskinan. Menurutnya hal ini harus ditekan agar pendapatan yang diperoleh dapat dialihkan kepada kebutuhan lain yang lebih bermanfaat.

"Misalkan Rp 160 ribu kalau dibeliin telur jelas lebih bermanfaat dari pada dibeliin rokok kretek. Jadi memang ini salah satu tugas besar kita untuk bisa menciptakan kesadaran pada keluarga Indonesia untuk mengurangi konsumsi yang tidak hanya produktif tapi juga ini bermasalah secara kesahatan," ujar Bambang di Kantornya, Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Bambang mengatakan, konsumsi rokok secara bekepanjangan tidak hanya berdampak pada peningkatan kemiskinan tetapi juga akan berdampak buruk bagi keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).

"Karena jangka pendek dia keluarkan duit untuk rokok, jangka panjang dia akan keluar duit untuk kesehatan. Dan itu korbannya siapa? BPJS kesehatan. Semakin banyak orang menggunakan uang untuk rokok ujungnya nanti di BPJS kesehatan karena merekalah penanggung ketika orang yang ngerokok sakit atau harus dirawat," jelas Bambang.

Adapun sepuluh komoditas penyumbang kemiskinan tertinggi di pedesaan antara lain beras (26,79 persen), makanan lainnya (18,45 persen), rokok kretek filter (10,21 persen), perumahan (6,91 persen), non makanan lainnya (6,76 persen), bensin (3,69 persen), telur ayam ras (3,28 persen), gula pasir (3,07 persen), mie instan (2,21 persen) dan daging ayam ras (2,08 persen).

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin atau penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen) pada Maret 2018. Angka tersebut berkurang 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen).

Kepala BPS, Suharyanto, menyebutkan angka tersebut paling rendah sejak krisis moneter yang dialami Indonesia pada 1998 silam.

"Ini pertama kali Indonesia mendapatkan tingkat angka kemiskinan satu digit, terendah sejak 1998, meski penurunan jumlah penduduknya tidak yang paling tinggi," kata Suharyanto di kantornya, Senin (16/7/2018). 

Meski turun, Suharyanto menegaskan bahwa tugas pemerintah masih banyak sebab jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi.

"Maret 2018 ini adalah untuk pertama kalinya persentase penduduk miskin di angka 1, biasanya dua digit, ini pertama kalinya terendah. Tapi menurut saya kita masih punya banyak PR, kebijakan harus tepat sasaran. Memang persentase paling rendah tapi jumlah (penduduk miskin) masih besar."

Suharyanto mengungkapkan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 7,26 persen, turun menjadi 7,02 persen pada Maret 2018. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2017 sebesar 13,47 persen, turun menjadi 13,20 persen pada Maret 2018.

Selama periode September 2017-Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun hingga 128,2 ribu orang (dari 10,27 juta orang pada September 2017 menjadi 10,14 juta orang pada Maret 2018). Sementara itu, di daerah perdesaan turun 505 ribu orang (dari 16,31 juta orang pada September 2017 menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018).