BNI Syariah Torehkan Kenaikan Laba 23 Persen di Semester I 2018

Liputan6.com, Jakarta - 9PT BNI Syariah anak usaha dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) membukukan laba Rp 202,9 miliar pada semester I 2018. Laba tersebut naik 23 persen dibandingkan periode yang sama 2017 yang tercatat Rp 165,1 miliar.

Direktur Utama BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo mengatakan, kenaikan laba didorong oleh ekspansi pembiayaan, peningkatan fee based serta rasio dana murah yang optimal.

"Dari sisi bisnis, Perseroan telah menyalurkan pembiayaan Rp 25,1 triliun atau naik 11,4 persen dengan kontribusi pertumbuhan pembiayaan pada segmen komersial 22,0 persen. Kemudian diikuti Hasanah Card 14,6 persen, SME 12,3 persen, konsumer 7,8 persen, dan mikro 2,9 persen," tuturnya di Gedung BNI Syariah, Jakarta Selatan, Kamis (26/7/2018).

Dalam menyalurkan pembiayaan, pada Juni 2018, rasio Non Performing Financing (NPF) BNI Syariah tercatat sebesar 3,04 persen, di bawah rata-rata industri yang mencapai 4,06 persen.

"Selain pembiayaan, dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp 32,4 triliun atau naik 21,5 persen. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan industri sebesar 16,5 persen dengan jumlah nasabah sekitar 2,6 juta. Komposisi DPK didominasi dana murah (giro dan tabungan) yang mencapai 52,8 persen," kata dia.

Firman menekankan, Perseroan akan terus berupaya bertransformasi di era digitalisasi saat ini.

"Keberadaan BNI Syariah masih tergolong muda di usianya yang menapaki usia ke-8 setelah spin off dari BNI. Dalam menjawab kebutuhan nasabah di era digital, Perseroan akan terus bergerak mengikuti perkembangan zaman," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah berencana memperluas roadmap atau peta jalan untuk mengembangkan pusat ekonomi syariah.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan, roadmap yang telah dibuat di Bappenas hanya sebatas pada keuangan syariahnya.

"Roadmap kami upayakan bisa keluar tahun depan atau akhir tahun ini," kata Bambang di Kantornya, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Bambang mengatakan, roadmap ini bakal bertujuan untuk mengurangi porsi konsumsi Indonesia dengan cara mengurangi derasnya impor terkait produk halal. "Namun, yang paling penting kita ingin punya kontribusi terhadap pengurangan defisit transaksi neraca berjalan dengan mengurangi impor produk halal," ujar dia.

Bambang menyebut, perkembangan industri halal di Indonesia saat ini belum berkembang ke arah yang tepat. Hal itu akan berdampak pada industri keuangan syariah dalam negeri yang masih kecil.

"Karena kami semakin percaya bahwa industri keuangan syariah hanya bisa berkembang kalau industri halalnya berkembang," kata Bambang.

Sementara, kondisi tersebut, lanjut bambang semakin diperkuat dengan posisi Indonesia yang sejauh ini hanya sebagai konsumen lantaran konsumsinya lebih tinggi dari produksi.

"Artinya dibandingkan potensial market Indonesia yang 85 persen penduduknya muslim dengan existing condition baik di sektor riil maupun keuangan itu terlihat gap yang sangat besar sehingga akhirnya Indonesia itu lebih menjadi market atau sebagai net consumer," ujar Bambang.

Oleh karena itu, melalui roadmap ini Bambang berharap akan mampu mengurangi posisi Indonesia sebagai net consumer. "Jadi lama-lama bisa net produser. Tapi butuh waktu. Jangka pendek bagaimana mengurangi derasnya impor terkait produk halal," kata dia.