Kepala Bappenas: Banyak Anggaran Habis buat Kegiatan Konsumtif

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro menilai, kementerian dan daerah belum mengoptimalkan penggunaan anggaran. Hal itu membuat penyerapan anggaran tidak efektif.

"Baik daerah dan kementerian belum menentukan prioritas. Sehingga uang tidak terserap dan terserapnya untuk hal-hal tak produktif," ujar Bambang di penutupan acara Indonesia Development Forum (IDF) pada Rabu (11/7/2017) di Jakarta.

Penyerapan tak produktif yang dimaksud Bambang adalah untuk hal konsumtif. Pemakaian anggaran harus ada prioritasnya, bukan untuk bagi-bagi tiap departemen.

"Banyak kejadian karena mereka kurang memperhatikan prioritas sendiri, sehingga akhirnya anggaran dihabiskan untuk kegiatan konsumtif. Memang harus ada prioritas. Tidak main bagi rata seperti itu," ujar dia.

Oleh karena itu, Bambang mengimbau agar pusat dan daerah dapat kompak meningkatkan kualitas belanja anggaran, apalagi mengingat kondisi ekonomi dunia saat ini.

"Dalam kondisi di mana misalkan ekspor sedang dalam pressure, investasi juga terganggu dengan trade war, mau tak mau peran pemerintah pun penting. Daerah maupun pusat harus perbaiki kualitas belanja," tutur Bambang.

Hanya saja, Bambang khawatir bila Pemerintahan Daerah (Pemda) tidak mengimbangi semangat pusat. Pemerintah daerah juga diimbau untuk fokus menarik investasi.

"Selain perbaikan kualitas belanja. Daerah harus tetap bersaing untuk menarik investasi," ucap dia.

Bambang menyebut, investasi adalah kunci dari pembangunan ke depan. Sayangnya, menurut Bambang, banyak daerah tak antusias dengan investasi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, pengadaan barang dan jasa untuk belanja pemerintah merupakan sektor paling rawan dalam pengelolaan anggaran.

Oleh karena itu, dia meminta seluruh pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan berhati-hati kala menetapkan dan mengalokasikan anggaran. 

"Saya minta seluruh dokumen anggaran diperiksa, tidak hanya titik koma, angka, juga peruntukannya," ujar Sri Mulyani saat memberi sosialisasi di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis 28 Juni 2018.

Sri Mulyani mengatakan, para pejabat juga harus dapat memastikan jumlah anggaran untuk menetapkan besaran anggaran. Jadi, hal tersebut tidak selalu mendapat revisi dan penambahan di kemudian hari.

Sri Mulyani mencontohkan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan salah satu instansi yang pernah mengajukan penambahan anggaran untuk membiayai suatu program. Pihaknya pun tidak lantas mengabulkannya, tetapi melakukan koreksi terhadap anggaran yang ada. 

"Bea Cukai waktu itu melapor saya. Saya waktu itu diajak olahraga dulu biar senang. Habis itu mereka lapor katanya patroli bea dan cukai kurang (anggarannya) sekitar Rp 34 triliun kalau tidak salah,” ujar dia.

"Saya bilang, pokoknya itu harus dipenuhi, saya tidak mau menambah belanja anggaran. Setelah dicek Pak Wamenkeu ternyata anggaran yang ada bisa digunakan tanpa menambah belanja anggaran," kata dia.

Untuk itu, Sri Mulyani menegaskan, pentingnya merencanakan anggaran yang baik dan benar. Pejabat yang berwenang mengajukan kebutuhan anggaran juga tidak boleh takut mengelola anggaran.

"Kita mengelola keuangan tidak boleh merasa takut. Saya takut ditangkap KPK, saya takut nanti diaudit. Kalau Anda merasa takut, berarti ada dua hal. Anda tidak tahu aturan, sehingga Anda takut melanggar, atau memang Anda punya niat," ujar dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: