Pengusaha Keluhkan Kemacetan di Tanjung Priok Kian Parah

Liputan6.com, Jakarta Kondisi kemacetan jalan di Tanjung Priok yang kian parah menuai keluhan pengusaha. Pelaku industri manufaktur terutama eksportir tekstil dan produk tekstil (TPT) menilai kondisi ini bisa menghambat upaya peningkatan ekspor nasional.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ernovian G Ismy, mengatakan kemacetan di Tanjung Priok yang menjalar ke akses kawasan industri melemahkan daya saing produk ekspor Indonesia karena waktu pengiriman yang bertambah panjang.

Hampir seluruh pengusaha di seluruh sektor manufaktur, terutama eksportir tekstil dan produk tekstil (TPT), merasakan masalah besar ini.

"Ini bahaya sekali jika makin lama makin macet. Kita akan kehilangan daya saing ekspor,” jelas dia di Jakarta, Senin (30/7/2018).

Jika kemacetan ini tidak segera dibenahi, pengusaha khawatir akan menimbulkan kerugian bagi eksportir karena terjadinya keterlambatan pengiriman.

"Jika produk ekspor terlambat terkirim, buyers asing akan protes, umumnya minta diskon hingga 50 persen atau bahkan ada yang ditolak produknya," tegas dia.

Menurut dia, masalah krusial ini lambat laun akan menjadi bom waktu yang meledak seketika dan dampak lanjutannya merugikan baik para eksportir maupun mengancam kinerja ekspor nasional.

Untuk mengatasi hal itu, peran koordinasi dari pemerintah masih sangat lemah. "Sudah selayaknya masalah kemacetan ini mendapat perhatian khusus dari Presiden. Seperti waktu mengatasi dwelling time, Presiden mesti turun tangan dan melihat langsung arus pergerakan barang dari kawasan industri ke Tanjung Priok," ucapnya.

Dia mengingatkan jika, kemacetan yang parah otomatis menimbulkan penumpukan sehingga menghambat distribusi dan logistik. Padahal logistik berperan hingga 24 persen dari total cost, yang terdiri atas biaya pelabuhan 8 persen-9 persen, gudang 2 persen-3 persen, dan transportasi darat 4 persen-5 persen.

Dengan adanya masalah ini, lanjut dia, target ekspor TPT sebesar 5 persen-6 persen dari capaian tahun lalu USD 12,4 miliar akan terganggu. Padahal, pertumbuhan ekspor dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

"Seluruh negara berupaya untuk meningkatkan ekspor di tengah perlambatan ekonomi dunia yang belum pulih makanya banyak terjadi perang dagang. Nah bagaimana kita mau bersaing jika jalanan menuju dan dari pelabuhan macet, bisa-bisa barang ekspor kita terlambat sampai tujuan," dia menambahkan.

Senada dengan Ernovian, Zaldy Ilham Masita, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), mengakui masalah kemacetan di Tanjung Priok serta pergerakan barang dari dan menuju kawasan industri memang menjadi masalah besar yang belum teratasi.

“Ini masalah besar akibat dari banyak proses yang tidak efisien di pelabuhan karena masih manual. Apalagi jika rencana pembatasan truk di tol Cawang dan pelabuhan dalam rangka Asian Games dijalankan, maka kemacetan akan bertambah parah,” jelasnya.

Khusus di sekitar pelabuhan, menurut dia, penambahan kapasitas pelabuhan di New Priok tidak dibarengi penambahan kapasitas yang sesuai untuk angkutan seperti parkir truk dan jalur kereta api. Di sisi lain, tol pelabuhan juga dinilai mahal sehingga supir truk menghindarinya.

“Dampaknya pasti merugikan ekspor dan impor Indonesia. Otoritas pelabuhan harus segera memperbaiki hal ini. Kalau bisa tol pelabuhan digratiskan saja dulu untuk truk sampai kemacetan bisa terurai,” ujarnya.

Ernovian menambahkan masalah kemacetan ini harus dicarikan solusi yang mencakup koordinasi antara pemerintah, instansi terkait, serta operator dan otorita pelabuhan.

Semua elemen logistik seperti moda transportasi, pre clearance, dan post clearance mesti tersistem dan terkoneksi dengan baik. Dalam industri manufaktur, sisi produksi dan distribusi sangat menentukan daya saing. Distribusi mencakup logistik, ketepatan waktu pengiriman, dan lainnya.

Rico Rustombi, Wakil Ketua Kadin Bidang Bidang Logistik dan Supply Chain, juga menilai masalah kemacetan dan pergerakan arus barang dari dan ke pelabuhan menuju kawasan industri merupakan masalah klasik yang makin hari makin krusial.

"Kadin Indonesia terus menggarisbawahi masalah ini dan mencarikan solusi bersama dengan seluruh stakeholders terkait, terutama pemerintah, " ujarnya.

Menurut dia, semua masalah yang terkait dengan kelancaran arus barang terutama untuk kepentingan ekspor harus menjadi prioritas utama.

"Hal ini penting untuk menjamin pertumbuhan ekspor yang berdampak pada perekonomian nasional," ujarnya.

Rico menilai dua faktor mendasar yang perlu mendapat perhatian guna mencari solusi masalah kemacetan ini adalah koordinasi antar instansi pemerintah perlu ditingkatkan serta pemanfaatan teknologi digital untuk memangkas proses dan mempercepat waktu.