Tangani Gempa Lombok, Kementerian PUPR Butuh 2.000 Mahasiswa

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menargetkan perbaikan tempat tinggal  masyarakat korban gempa Lombok di Nusa Tenggara Barat (NTB) akan selesai pada Maret 2019 atau sekitar enam bulan ke depan.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Danish Hidayat Sumadilaga mengatakan, proses pembangunan tempat tinggal tersebut akan didampingi oleh beberapa fasilitator khusus.

Bahkan tidak menutup kemungkinan fasilitator tersebut nanti berasal dari mahasiswa.

"Itu yang akan didampingi oleh tim fasilitator dan teknis, dan mengundang juga mahasiswa. Kami perlu mahasiswa teknik untuk mendampingi Kementerian PUPR," ujar dia dalam diskusi Forum Merdeka Barat, di Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta, Senin (27/8/2018).

Danish menambahkan, setidaknya dibutuhkan sekitar 2.000 mahasiswa teknik untuk menjadi fasilitator dalam program percepatan penanggulangan bencana ini.

"Kami untuk 37 ribu (rumah) saja 370 tim. Kalau mahasiswa 3 (per tim) butuh 1.000 at least saya perlu 2.000 daftar ke PU untuk mendaftar nanti  diomongin," ujar dia.

Danish menjelaskan, satu tim fasilitator akan terdiri dari sembilan orang. Nantinya kesembilan orang tersebut akan bertanggungjawab untuk 100 sampai dengan 150 rumah.

"Dia (tim fasilitator) mutar, periksa "ini loh kamu uangnya harus digunakan untuk membangun rumah". Yang penting masyarakat sendiri yang membangun bukan kontraktor," ujar dia.

Sebelumnya, Denish mengatakan, dalam hal ini masyarakat juga akan mendapatkan bantuan berupa uang tunai.

Uang tersebut, diberikan pemerintah untuk membiayai proses pembangunan rumah kembali. Adapun besaran pembiayaan tersebut dikelompokan berdasarkan tingkat kerusakannya.

"Masyarakat akan mendapat bantuan uang untuk yang rusak berat Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, rusak ringan Rp 10 juta. Pemerintah berpesan agar uang itu difungsikan untuk mebiayai membangun rumah kembali agar lebih baik," sebutnya.

Dalam prosesnya, Kementerian PUPR sendiri, akan menjadi fasilitator dan mendampingi masyarakat dalam pembangunan rumah tersebut.

"Untuk itu, kita harus menjaga bangunan yang kita bangun kembali ini lebih baik dan juga tahan gempa. Sehingga Kementerian PU mendampingi tersebut agar masyarakat membangun itu dengan lebih baik agar mengantisipasi lebih baik," ujar dia.

"Masyarakat akan mendapat bantuan uang untuk yang rusak berat Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, rusak ringan Rp 10 juta. Pemerintah berpesan agar uang itu difungsikan untuk mebiayai membangun rumah kembali agar lebih baik," sebutnya.

Dalam prosesnya, Kementerian PUPR sendiri, akan menjadi fasilitator dan mendampingi masyarakat dalam pembangunan rumah tersebut.

"Untuk itu, kita harus menjaga bangunan yang kita bangun kembali ini lebih baik dan juga tahan gempa. Sehingga Kementerian PU mendampingi tersebut agar masyarakat membangun itu dengan lebih baik agar mengantisipasi lebih baik," kata dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

* Update Terkini Jadwal Asian Games 2018, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Asian Games 2018 dengan lihat di Sini

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) akan segera kembali proses pembangunan rumah untuk para korban gempa Lombok, di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sejauh ini, laporan yang telah masuk ke Kementerian PUPR, ada sekitar belasan ribu bangunan yang teridentifikasi untuk dilakukan penataan kembali.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Danish H Sumadilaga mengatakan, pada prosesnya pembangunan ini akan dibagi menjadi dua klasifikasi.

Pertama, menyangkut dengan fasilitas publik seperti sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, pasar dan lain sebagiannya. Kemudian kedua adalah berkaitan dengan rumah masyarakat.

"Jadi menargetkan untuk perbaikan rumah itu sebetulnya fasilitas publik sesuai dengan Intruksi Presiden (Impres), fasilitas publik itu agar berfungsi kembali supaya anak bisa sekolah sampai dengan Desember 2018," kata Danish dalam diskusi Forum Merdeka Barat, dengan tema Konstruksi Fasilitas Dasar Pasca Gempa Lomboh 2018, di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin 27 Agustus 2018.

Danish menambahkan, untuk pembangunan rumah masyarakat sendiri, baru akan dimulai pada November 2018, dan diperkirakan akan selesai dalam waktu enam bulan kedepan.

Danish mengatakan, dalam hal ini masyarakat juga akan mendapatkan bantuan berupa uang tunai. Uang tersebut, diberikan pemerintah untuk membiayai proses pembangunan rumah kembali. Adapun besaran pembiayaan tersebut dikelompokan berdasarkan tingkat kerusakannya.

"Masyarakat akan mendapat bantuan uang untuk yang rusak berat Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, rusak ringan Rp 10 juta. Pemerintah berpesan agar uang itu difungsikan untuk mebiayai membangun rumah kembali agar lebih baik," sebutnya.

Dalam prosesnya, Kementerian PUPR akan menjadi fasilitator dan mendampingi masyarakat dalam pembangunan rumah tersebut.

"Untuk itu, kita harus menjaga bangunan yang kita bangun kembali ini lebih baik dan juga tahan gempa. Sehingga Kementerian PU mendampingi tersebut agar masyarakat membangun itu dengan lebih baik agar mengantisipasi lebih baik," kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: