Menpar Ungkap Sebab Pariwisata RI Masih Tertinggal dari Thailand

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terus berupaya mengejar ketertinggalan Indonesia dengan Thailand di sektor pariwisata. Hal ini karena industri pariwisata berkontribusi besar pada penerimaan devisa negara.

"Thailand itu ibarat Bali-nya ASEAN, devisa mereka itu tembus USD 40 miliar, tiga kali lipatnya kita. Dari segi sumber daya manusianya (SDM) juga mereka telah siap," kata Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya di Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Pada kesempatan ini, Arief turut menjelaskan apa yang menyebabkan Indonesia tertinggal dalam hal pariwisata dibandingkan Thailand. Salah satu alasannya terkait persoalan akses turis asing.

"Sebanyak 60 persen atau 2/3 orang itu tidak mau transit, mereka inginnya direct flight. Kalau mau destinasi kelas utama dunia harus punya international airport," ujar dia.

Lebih lanjut Arief mengatakan, ada banyak hal yang bisa dipelajari dari Thailand untuk industri pariwisata. Hal tersebut meliputi 3A, yakni akses, amenitas, dan atraksi.

"Mereka (Thailand) itu pemasarannya bagus, pengembangan destinasinya juga baik, serta tak lupa didukung penyiapan SDM-nya," ungkap dia.

Selain itu, Arief mengungkapkan, pemerintah dan media Thailand berintegrasi secara baik untuk menjaga citra negaranya di kancah internasional.

"Pemerintah mereka itu juga committed banget. Saya kasih contoh media di sana juga menjaga sekali pemberitaan buruk negaranya. Kalau ada kudeta juga mereka cepat sekali kan mengatasinya. Mereka juga sudah paham pentingnya pemberitaan di negaranya itu," kata dia.

Meski begitu, ia optimistis Indonesia dapat membalikkan posisi pariwisata untuk mengejar Thailand. "Saya yakin lima tahun ke depan kita bisa kalahkan Thailand," tandasnya.

Menteri Pariwisata (Menpar), Arief Yahya, mengatakan sektor pariwisata RI butuh sekitar Rp 500 triliun untuk pembiayaan dan investasi pada 2019. Ini sejalan dengan target Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendatangkan 20 juta turis asing pada tahun depan. 

"Hingga hari ini sudah diperoleh 30 persen dari Rp 500 triliun," tutur dia di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Arief menambahkan, salah satu upaya pemerintah menggenjot investasi tersebut ialah melalui penetapan 10 destinasi pariwisata prioritas sebagai Bali baru. Itu sekaligus bentuk dukungan Kemenpar untuk berkontribusi pada pengurangan defisit transaksi berjalan yang menimpa Indonesia.

"Dalam empat tahun terakhir, pariwisata menghasilkan balance payment yang positif atau selalu surplus antara devisa yang diperoleh dari kunjungan turis asing dengan uang yang dibelanjakan oleh wisatawan nasional yang berwisata ke luar negeri," ujar dia.

Arief melanjutkan, setidaknya ada tiga isu penting yang berdampak besar untuk kebutuhan pembiayaan di sektor pariwisata RI.

Isu tersebut antara lain meliputi tujuan pariwisata prioritas (DPP), kebutuhan pembiayaan usaha homestay, serta kebutuhan pembiayaan usaha UMK pariwisata (KUR khusus pariwisata).

"Untuk homestay membutuhkan investasi Rp 2 triliun dan usaha UMK Pariwisata (KUR Khusus Pariwisata) Rp 25 triliun. Tahun ini jumlah pelaku usaha mikro dan kecil di sektor pariwisata sebanyak 6,7 juta pelaku usaha," ujar dia.

Untuk kebutuhan Rp 500 triliun tersebut, Arief menuturkan, akan membahasnya lebih detail pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata III 2018 yang masih akan berlangsung hingga esok hari. 

"Besarnya kebutuhan investasi dan pembiayaan di sektor pariwisata ini kita coba petakan dan bahas dalam Rakornas Pariwisata III/2018," kata dia.