Pemerintah Bangun Hunian Sementara untuk Korban Gempa di Petobo dan Balaroa

Liputan6.com, Palu - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun hunian sementara bagi para warga Baloroa dan Petobo, Sulawesi Tengah, pasca pemukimannya diterjang gempa dan tsunami beberapa waktu lalu.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan, butuh dua tahun untuk memulihkan kerusakan pasca gempa yang disertai tsunami yang terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah seperti Palu dan  Donggala. Proses pemulihannya pun dilakukan secara bertahap, yakni masa tanggap darurat dilanjutkan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Menanggapi pernyataan Jusuf Kalla, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pemulihan tersebut termasuk untuk fasilitas publik seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah, dan masjid.

Untuk ribuan rumah yang hancur akibat likuifaksi yang terjadi di Balaroa dan Petobo akan dilakukan relokasi. Saat ini, sudah ada beberapa lokasi tanah milik pemerintah yang bisa menjadi tempat relokasi penduduk.

Namun, Menteri Basuki menyatakan bahwa lokasi tersebut masih akan didiskusikan dengan pihal BMKG, Badan Geologi dan para pakar lainnya mengenai sisi keamanan dari kemungkinan terjadinya gempa di masa depan.

"Relokasi perlu dilakukan perencanaan dan persiapan yang matang. Oleh karenanya Pemerintah akan membangun hunian sementara (Huntara) yang ditargetkan rampung dalam 2 bulan. Makin cepat Huntara selesai, makin cepat penduduk bisa pindah dari tenda," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Minggu (7/10/2018).

Hal ini berbeda dengan penanganan gempa di NTB yang tidak ada relokasi sehingga tidak dibangun hunian sementara. Titik-titik lokasi yang akan dibangun Huntara akan disepakati bersama dengan Pemerintah Kota Palu.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H Sumadilaga menjelaskan, Kementerian PUPR fokus terhadap empat tugas dalam masa tanggap darurat, yakni membantu evakuasi korban bencana, penyediaan air bersih dan sanitasi, pembersihan kota dari puing-puing bangunan, serta penyelesaian masalah konektivitas.

"Untuk konektivitas saat ini jalan-jalan sudah mulai terbuka dari mulai lintas barat, lintas tengah, lintas timur, dan perbaikan dua jembatan di jalan nasional, dengan terbukanya konektivitas, bantuan logistik sudah mulai lancar," kata Danis.

Kementerian PUPR mengajak pihak kontraktor non-BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk benahi infrastruktur pasca-gempa Palu dengan magnitudo 7,4 yang mengguncang bumi Sulawesi Tengah.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin, menyatakan pemerintah akan membayar kontraktor non-BUMN yang mau ikut serta membantu pembangunan di Palu.

"Tapi yang paling penting sekarang, kalau ada alat-alat berat dekat Palu, itu bisa dikirim. Itu semua dibayar. Pemerintah membayar. Jadi tidak ada kekhawatiran bekerja secara gratis (tidak dibayar)," sebut dia di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa, 2 Oktober 2018.

Dia menambahkan, ketersediaan alat-alat berat saat ini sangat diperlukan untuk berbagai hal seperti proses evakuasi. Oleh karena itu, ia pun meminta pihak kontraktor seperti yang berdiri di bawah Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) untuk mau meminjamkan alat berat.

"Yang mendesak adalah alat-alat berat, saya kira AKI bisa memberi bantuan. Saya ulangi, itu tidak gratis, pasti dibayar," sambung dia.

Untuk bantuan alat berat, saat ini Kementerian PUPR baru bisa memobilisasinya lewat jalur darat dari tempat terdekat seperti Makassar dan Gorontalo. Sementara dari tempat terdekat lain seperti Surabaya dan Balikpapan belum bisa dilakukan via jalur laut.

Menjawab tantangan tersebut, Ketua Umum AKI Budi Harto menyatakan, kontraktor non-BUMN yang berdiri di bawah bendera AKI juga sudah ada beberapa yang bersedia untuk membantu pemerintah membangun kembali Palu.

"AKI non-BUMN juga ikut partisipasi hal yang sama di Palu. Nanti siap-siap mereka ditelepon pak Menteri (PUPR, Basuki Hadimuljono)," ucap dia.

Asosiasi itu, lanjutnya, juga telah ikut serta membantu proyek infrastruktur di Lombok yang beberapa waktu lalu juga sempat terkena bencana gempa.

"Jadi sekarang di Lombok teman-teman BUMN disuruh nyetak rumah precast, dan di Palu lebih besar lagi. Jadi teman-teman AKI yang non-BUMN juga bersedia," ujar dia.