4 Tahun Memimpin, Jokowi-JK Fokus Cetak Wirausaha Baru

Liputan6.com, Jakarta - Selama 4 tahun masa kepemimpinan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) atau Jokowi-JK terus konsisten mendorong masyarakat untuk berwirausaha guna menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Sebab, Jokowi-JK menganggap, kontribusi wirausaha lokal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang semakin meningkat merupakan prasyarat dasar untuk semakin kokoh menghadapi ketidakpastian situasi ekonomi global saat ini.

"Dalam Global Entrepreneurship Index tahun 2017, peringkat kewirausahaan kita masih di ranking 90 dari 137 negara. Di tingkat Asia Pasifik, peringkat kita ada di posisi ke-16 dari 24 negara. Artinya, masih banyak pekerjaan besar yang harus kita selesaikan," ucap Jokowi, seperti dikutip Minggu (21/10/2018).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM dari laporan kantor Kepala Staf Kepresidenan, rasio wirausaha di Indonesia sejak kedua pasangan mengambil alih tampuk kepemimpinan terus meningkat pesat. Pada 2014, rasio wirausaha berada di kisaran 1,55 persen, melonjak hingga angka 3,1 persen pada 2017.

Pencapaian tersebut diklaim juga didukung oleh sektor perbankan, terutama dalam akses permodalan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang semakin meningkat.

Selain itu, proporsi kredit UMKM terhadap total kredit juga terus naik sampai 2016. Adapun proporsi kredit UMKM pada 2014 yakni Rp 671,72 triliun, meningkat jadi Rp 739,8 triliun pada 2015, dan membesar Rp 781,91 triliun 2016.

Di sisi lain, pemerintah kabinet Jokowi-JK membuat keputusan menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari semula 9 persen menjadi 7 persen pada 2018. 

Suku bunga KUR sendiri beberapa tahun lalu sempat mencapai 22 persen, kemudian diturunkan jadi 12 persen 2015, terus mengecil 9 persen pada 2017, hingga tahun ini hanya 7 persen.

Lebih lanjut, kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga meningkat, yakni dari 1,71 persen pada 2014 menjadi 4,48 persen pada 2017.

Sebelumnya, sektor swasta, khususnya korporasi besar diharapkan berkontribusi lebih banyak dalam pemberdayaan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di negeri ini. Pasalnya UKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang bisa bertahan bahkan di saat Indonesia mengalami krisis ekonomi.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)‎ Danang Girindrawardana mengatakan, dalam menciptakan UKM yang kuat dan berdaya saing,‎ sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dengan sektor swasta sangat dibutuhkan.

Sebab, lanjut dia, pelaku usaha khususnya yang berskala besar memiliki kemampuan dan jejaring untuk membantu pengembangan sektor ini.

"Untuk merealisasikannya, pendampingan dan pengembangan kapabilitas jangka panjang menjadi kunci. Bukan hanya dalam bentuk pelatihan dari hulu ke hilir, namun juga perlu ditindaklanjuti dengan membuka pasar untuk mereka," ujar dia di Jakarta, Kamis 18 Oktober 2018.

Sementara itu, Head of Commercial Business Development PT HM Sampoerna Tbk Henny Susanto menyatakan, ‎dukungan terhadap UKM merupakan bentuk investasi jangka panjang bagi perusahaan.

Sebagai bukti konkret, Sampoerna melalui Sampoerna Retail Community (SRC) sejak 2008 telah mengembangkan 57 peritel dan terus berkembang menjadi lebih dari 60 ribu peritel di 2018 dan tersebar di 408 kabupaten/kota.

"Dukungan yang kami berikan dapat menumbuhkan kesadaran dan semangat para peritel tradisional untuk terus mengembangkan bisnis yang mereka miliki,” kata dia.

Menurut Henny, SRC merupakan program pembinaan Sampoerna terhadap peritel tradlslonal melalui edukasi penataan toko, strategi pemasaran, dan manajemen keuangan.

”Selain best practice dari internal perusahaan, banyak pula terapan ilmu pemasaran yang dibagikan kepada para mitra anggota SRC termasuk sharing session di bidang pemasaran," tandas dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: