Juru Bicara: Laporan Bank Dunia Bukan untuk Serang Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Bank Dunia angkat suara atas isu mengkritik pedas program Presiden Joko Widodo. Anggapan itu didasarkan pada laporan berjudul Indonesia Infrastructure Sector Assessment Program (InfraSAP).

Pihak Bank Dunia menjelaskan, laporan itu justru dibuat bersama pemerintah perihal isu infrastruktur. Isinya pun bukan kritik, melainkan assessment yang melibatkan pihak pemerintah. Laporannya juga belum bersifat final.

"Itu belum final. Itu dimulai disiapkan pertengahan 2017," ujar Lestari Boediono, Senior Communication Officer Bank Dunia Indonesia saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (8/1/2018). "Jadi dilihat kendalanya apa, kalau misalnya mereka perlu pendanaan dari komersial dan swasta," lanjutnya.

Lestari pun menegaskan bahwa laporan Bank Dunia tidak memiliki motif menyerang pemerintah. Ia mengungkapkan, Bank Dunia justru berkolaborasi bersama pihak-pihak terkait dari pemerintah dalam menyusun laporan tersebut.

Tercatat, setidaknya ada tujuh kementerian yang diajak berdiskusi Bank Dunia. Salah satunya adalah Kementerian Keuangan.

"Laporannya itu dibuatnya diskusi sama Kementerian Keuangan, Bappenas, Koordinator, BUMN, PUPR, Perdagangan OJK, nah kemarin itu baru ada diskusi high level pada Desember yang melibatkan kementerian-kementerian ini semua," papar Lestari.

Dalam klarifikasi resminya, Bank Dunia berharap laporan tersebut bisa berguna dalam mengembangkan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024. Bank Dunia pun aktif berkonsultasi dengan pihak pemerintah.

"Laporan kita selalu dibuat dengan diskusi bersama pemerintah," pungkas Lestari.

Sebelumnya, ada pula laporan lain Bank Dunia yang ditenggarai menyerang presiden. Namun, laporan itu ternyata dibuat sebelum Jokowi menjabat.

"Kami ingin memberikan klarifikasi bahwa laporan ini selesai ditulis pada tahun 2014 sebelum Presiden Jokowi dilantik, (dan) bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan perencanaan dan pembiayaan infrastruktur pada saat itu," jelas pernyataan resmi Bank Dunia. 

Dalam laporan berjudul Proses Perencanaan Infrastruktur dan Penganggaran Indonesia, dijelaskan bahwa biaya untuk infrastruktur tidak memberikan hasil yang lebih baik. Turut dibahas kurangnya komunikasi dalam pembahasan anggaran, salah satunya antara Bappenas dan kementerian serta lembaga terkait infrastruktur.

Nama Presiden juga turut disebut dalam laporan itu, tetapi ia disebut sebagai president-elect(presiden yang baru terpilih). Bank Dunia ketika itu menjelaskan pentingnya peran konkret Jokowi dalam koordinasi perencanaan pemerintahan pusat.

Bank Dunia pun menyebut laporan itu sudah tidak relevan karena kondisi saat ini sudah berbeda karena adanya reformasi penting yang dilaksanakan pemerintah.

Lebih lanjut, laporan itu sempat tersebar karena ada kesalahan administrasi. Laporan itu sebetulnya untuk penggunaan internal, namun tak sengaja diunggah di situs Bank Dunia pada Juni 2018.

"Dengan demikian, laporan ini sudah tidak terpakai karena tidak mencakup reformasi yang substansial yang telah dikerjakan sejak laporan ini selesai ditulis hampir lima tahun yang lalu – termasuk beberapa regulasi baru yang penting," tulis Bank Dunia.

Beberapa capaian penting yang dilakukan pemerintahan Indonesia, menurut Bank Dunia, adalah dalam pembangunan infrastruktur dan memahami bermacam peluang yang bisa ditingkatkan secara berkelanjutan.

"Pembangunan infrastruktur merupakan unsur sangat penting untuk kemajuan Indonesia," jelas Bank Dunia.