Cegah Penyelundupan, Pemerintah Gelar Operasi Bersama di Wilayah Perbatasan

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) menggelar operasi bersama rutin di beberapa wilayah perbatasan Indonesia yang rawan kegiatan penyelundupan. Beberapa waktu belakangan setidaknya operasi bersama dilakukan di empat wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura.

Operasi bersama dalam rangka pengawasan lalu lintas hasil perikanan di pulau-pulau terdepan dan kawasan perbatasan Indonesia, 

BKIPM bersama TNI AL Nunukan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), DKP Kabupaten Nunukan, Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Negara (BIN), petugas Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik, Kantor Imigrasi, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan menggelar Operasi Bersama di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia pada 18-19 Oktober 2018.  Salah satunya perairan sekitar Kabupaten Nunukan, Kaltara.

Selanjutnya pada 7-8 November 2018, operasi bersama kembali digelar di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Sabang dan Selat Malaka. Dalam kegiatan tersebut turut serta Komisi II DPR RI, Pangkalan Utama TNI I Sabang, Polisi Perairan Aceh, dan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo.

Operasi bersama kembali dilakukan pada 22 Desember 2018 di jalur tikus perbatasan darat Indonesia (Entikong) dan Malaysia. Satgas Pamtas Yonif 511 (TNI), Stasiun Karantina Pertanian Entikong, BIN, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Entikong, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Imigrasi, Bea Cukai, Polsek Entikong, Komando Rayon Militer (Koramil) Entikong, Pos PSDKP Entikong, hingga pelajar dan mahasiswa turut serta dalam operasi bersama BKIPM tersebut.

Operasi bersama dilanjutkan di Batam, yaitu di sekitar perbatasan Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Singapura pada 8-9 Desember 2018 lalu. Dalam kegiatan tersebut BKIPM bersama Bea Cukai, Pangkalan Angkatan Laut Indonesia (Lanal), Polair, Badan Keamanan Laut (Bakamla), PSDKP, dan Dinas Perikanan Batam melakukan pengamanan sesuai dengan pedoman Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan.

Kepala BKIPM Rina mengatakan, operasi bersama tersebut digelar dalam upaya menegakkan kedaulatan Indonesia. Menurutnya kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional. Hal ini dapat diwujudkan dengan penegakan hukum demi mencapai kedaulatan ekonomi.

“Ini merupakan upaya kita dalam mengawasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Bagian dari kegiatan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan,” tutur Rina di Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Menurut Rina, kawasan perbatasan ini sering dijadikan perlintasan aktivitas pengiriman barang secara ilegal, termasuk komoditas perikanan seperti benih lobster. “Ini adalah bentuk sinergitas instansi terkait. Kita menggabungkan potensi aparat penegak hukum agar optimal dalam meminimalisir potensi penyelundupan di berbagai wilayah perairan Indonesia,” tambah Rina.

Meskipun tak ditemukan adanya kegiatan penyelundupan, illegal fishing, dan destructive fishing dalam rangkaian operasi ini, namun Rina mengatakan operasi pengawasan serupa akan terus dilaksanakan secara berkala.

“Kita tidak boleh lengah. Kegiatan penyelundupan masih marak terjadi dan selalu melihat celah. Mungkin saja mereka sengaja menghindar karena sudah mendengar bocoran adanya operasi,” imbuh Rina.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menyebutkan, koordinasi lintas sektoral ini telah menjadi tugas pokok BNPP. Tujuannya adalah untuk merencanakan program di perbatasan demi kesejahteraan rakyat.

“Kita tahu bahwa indonesia wilayahnya sebagian besar terdiri dari laut dan sumber daya terbesarnya ada di laut. Untuk itulah sumber daya yang ada ini harus kita jaga. Sumber daya alam yang besar ini harus dimanfaatkan menjadi sumber kesejahteraan rakyat Indonesia. Tetapi pada sisi lain kita juga harus menjaga kedaulatan terhadap sumber daya, kedaulatan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia,” ungkap Herman Khaeron beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada semua instansi terkait dan para stakeholder sektoral yang telah menggelar operasi bersama. 

Dia mencontohkan Sabang di Aceh misalnya merupakan pintu masuk dari barat Indonesia yang merupakan perbatasan dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Thailand, dan India, sehingga pengawasan di wilayah ini dinilai sangat penting.

“Wilayah perbatasan ini merupakan wilayah strategis ditinjau dari berbagai aspek baik geopolitik maupun geostrategis. Untuk itu tentu kita harus menyeriusi ini, dan ke depan, Sabang khususnya dapat dijadikan sebagai pusat pertumbuhan baru yang dapat juga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.