Program B100 Capres Jokowi Bisa Diterapkan, Dengan Syarat Ini

Ada syarat yang harus dilakukan, di antaranya menyelesaikan permasalahan teknis dari sisi hulu dan hilir penerapan kebijakan B100.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 19 Feb 2019, 10:00 WIB
Diterbitkan 19 Feb 2019, 10:00 WIB
Mangkir Mencampur Biodiesel dengan Solar, Siap Kena Denda
Ilustrasi biodiesel.
Liputan6.com, Jakarta Wacana Calon Presiden (Capres) Joko Widodo (Jokowi) menerapkan program campuran 100 persen biodiesel (B100) untuk menggantikan solar dinilai dapat diterapkan. Jokowi mewacanakan hal ini saat berlangsungnya Debat Capres Kedua yang berlangsung Minggu (17/2/2019).
 
Direktur Eksekutif Core Mohammad Faisal mengatakan,‎ B100 bisa‎ diterapkan jika pemerintah konsisten dalam mengeluarkan kebijakan untuk mendukung program tersebut, sehingga dapat meyakinkan pelaku dan investor dalam penyediaan fasilitas penunjang pelaksanaan B100.
 
‎"Kalau B100 sangat bagus sekali, sisi kebijakan yang konsisten lalu didorong terus jangan sampai ada hambatan," kata Faisal, saat berbincang dengan Liputan6.com‎, di Jakarta, Selasa (19/2/2019).
 
‎Menurut Faisal,  ada syarat yang harus dilakukan, di antaranya menyelesaikan permasalahan teknis dari sisi hulu dan hilir.‎ Untuk permasalahan di hulu yang harus diselesaikan bukan pada pasokan miyak‎ sawit (crude palm oil/CPO) yang menjadi bahan baku, tetapi produk turunan berupa Fame yang akan dicampurkan ke solar.
 
"Belum ada penyediaan secara kecepatan dan kapasitas yang sesuai," ujarnya.
  
Faisal melanjutkan, untuk dukungan di ‎sisi hilir berupa industri otomotif, dalam investasi menciptakan mesin yang bisa menyerap bahan bakar dengan kadar B100.
 
 "Kepastian ini penting bagi pengusaha, karena mereka harus investasi besar dananya butuh kepastian kebijakan," tandasnya.

Menteri Rini Targetkan B100 Dapat Terlaksana dalam 3 Tahun

(Foto:Liputan6.com/Ilyas I)
Peluncuran perluasan penerapan Biodiesel 20 persen (Foto:Liputan6.com/Ilyas I)

Pada debat calon presiden (capres) kedua yang membahas soal energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam (SDA), dan lingkungan hidup mengemuka soal B100.

Hal ini ketika capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) yang membahas soal itu pada Minggu, 17 Februari 2019.

Implementasi B100 tersebut itu dinilai sesuai peta jalan yang ada di pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK).

Menteri BUMN Rini Soemarno menuturkan, PT Pertamina (Persero) terus mempersiapkan infrastrukturnya dalam pelaksanaan B100. Saat ini yang baru terlaksana baru B20. Adapun B20 merupakan campuran biodiesel sebanyak 20 persen dalam bahan bakar minyak (BBM).

"Sekarang B20 sudah full dilaksanakan. Harapannya nanti B100 ini bisa menggantikan solar," kata Rini di kantornya, Senin (18/2/2019).

Mengenai penerapan B100 ini, Rini mengatakan terlebih dahulu akan dilakukan transisi dari B20 ke B50. Mengenai teknologi yang dipakai, Pertamina akan bekerja sama dengan perusahaan asal Italia, ENI.

Perusahaan Italia tersebut saat ini telah mengimpor CPO dari Indonesia untuk diterapkan menjadi B100 di negaranya. Dalam waktu dekat, Pertamina dan ENI akan membangun kilang yang akan digunakan B50 yang berlokasi di Plaju.

"Bu Nicke (Dirut Pertamina) sudah buat perjanjian awal dengan ENI untuk membangun refinery di Plaju. Mungkin B50 pertama, nantinya target kita B100," ujar Rini Soemarno.

Diperkirakan pembangunan kilang tersebut membutuhkan investasi sekitar USD 800 juta.

"Targetnya 3 tahun kita sudah bisa produksi B100, cuma masalahnya sudah penuh semua, mungkin belum bisa. Jadi, untuk menggantikan full solar menurut saya masih makan waktu," pungkas dia. (Yas)

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya