Investasi LRT Jabodebek Bengkak, KAI Butuh Tambahan PMN

Liputan6.com, Jakarta - Proyek LRT Jabodebek dipastikan mundur. Rencana awal, proyek moda transportasi massal ini ditargetkan mulai berjalan pada semester II 2019. Namun karena ada beberapa hambatan diperkirakan proyek tersebut baru bisa berjalan pada Maret 2021.

Mundurnya pengerjaan proyek ini tidak terlepas dari persoalan pembebasan lahan. Bukan pembebasan lahan jalur LRT melainkan pembebasan lahan di Bekasi yang rencananya dijadikan depo LRT.

"Dengan mundurnya proyek LRT Jabodebek ini yang semula di semester II 2019 bisa operasi ini mundurnya sampai Maret 2021, maka berpotensi timbul cost overrun. Ini yang akan tanggung siapa. KAI mendapat penugasan pemerintah jadi ini bukan proyek KAI. Jadi penyertaan modal negara (PMN) dibutuhkan untuk itu," ungkap Direkur Keuangan KAI Didiek Hartyanto saat berbincang dengan Liputan6.com, Selasa (26/2/2019).

Dijelaskannya, untuk proyek LRT Jabodebek ini sudah dikucurkan PMN total Rp 7,6 triliun. Hanya saja, dana tersebut sudah digunakan untuk pembayaran investasi awal ke PT Adhi Karya Tbk dan PT INKA (Persero).

Namun demikian, saat ini Adhi Karya dan INKA tengah berencana melakukan penagihan tahap ke II kepada KAI selaku investor untuk pengerjaan proyek LRT Jabodebek.

"Kalau mereka sudah melakukan penagihan, otomatis kita akan gunakan dana perbankan, otomatis bunga akan jalan," tegas dia.

Namun demikian, pihaknya bersama dengan Adhi Karya dan juga INKA tengah berdiskusi untuk mencari jalan keluar terbaik. "Kalau ini mundur, ya mungkin bisa nagihnya pelan-pelan, supaya dampak ke cost tambahan tidam terlalu besar," pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) menjadi investor proyek LRT Jabodebek  atas penugasan dari pemerintah. Sayangnya, pengerjaan proyek ini terpaksa mundur. Dari rencana awal pada semester II 2019 bisa beroperasi, diperkirakan mundur hingga Maret 2021.

Direktur Keuangan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo menjelaskan, dengan mundurnya penyelesaian proyek ini maka dipastikan biaya investasi akan membengkak.

"Soal pendanaan LRT, dengan mundurnya proyek ini yang semula di semester II 2019 bisa operasi ini mundurnya sampai Maret 2021, maka berpotensi timbul cost overrun," kata Didiek kepada Liputan6.com.

Dijelaskannya, mengenai pembengkakan biaya ini, KAI masih melakukan perhitungan dengan PT Adhi Karya Tbk selaku investor dan juga kontraktor. 

Adapun penyebab mundurnya pengerjaan proyek ini, disebutkan Didiek, persoalan lahan di Bekasi yang direncanakan digunakan untuk Depo LRT Jabodebek.

"Dalam satu tahun ini tidak ada progres yang signifikan untuk masalah lahan itu," tegas Didiek.

Peran depo ini, dijelaskannya, sangat penting dalam pengoperasian LRT. Dengan teknologi GOA3 (tanpa masinis) yang akan digunakan di LRT, maka prasarana dan sarana harus tersinkronisasi. Maka tanpa depo, LRT tak akan bisa jalan.

Memang dalam diskusi beberap waktu lalu, kata Didiek, Adhi Karya sempat mengusulkan pemindahan depo ke Cibubur. Namun hal ini dinilai malah akan menambah waktu pengerjaam proyek.

"Kemarin ada wacana pindahkan depo ke Cibubur tapi itu tidak gampang, perlu tanah 10 hektare, pengaturan rel keluar masuk, dan lain sebagainya, itu tidak gampang. Jangan fikir buat depo seperti buat bengkel bus," ucap dia.

Seperti diketahui, LRT Jabodebek ini memiliki nilai investasi Rp 25,7 triliun. Dana ini akan digunakan untuk membangun tahal I yaitu Cibubur-Cawang, Bekasi-Cawang dan Cawang-Dukuh Atas.