Kata Ekonom soal Kartu Sakti Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom CORE Indonesia Akhmad Akbar Susamto mengatakan, ide Calon Presiden 01 Joko Widodo mengenai Kartu Prakerja masih belum solid.

Sebab, penjelasan mengenai kartu tersebut dinilai masih berubah-ubah dan belum memiliki sasaran yang jelas. 

"Kalau sekarang ada ide tentang kartu pra kerja, pertama ide soal kartu ini masih diubah-ubah. Dalam satu hari bisa berbeda antara yang disampaikan Jokowi dan timnya. Tetapi saya bisa katakan kartu ini belum merupakan ide yang solid, absurd," ujar dia di Hongkong Cafe, Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Akbar mengatakan, ketidakjelasan yang dimaksud adalah sasaran penerapannya apakah sektor formal atau informal. Jika nantinya sasarannya formal, akan semakin banyak pekerja informal yang beralih.

"Karena pertama, kita harus sadar soal kartu ini. Jika sasarannya formal, bukan mereka yang lulus dan ingin bekerja saja yang ingin tapi juga mereka yang sudah kerja tapi ingin bekerja formal. Bisa berpotensi orang akan lebih jual mahal cari kerja informal," ujar dia.

Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, Capres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi memberi penjelasan tentang Kartu Pra Kerja yang dipaparkannya dalam Konvensi Rakyat beberapa waktu lalu. Jokowi mengatakan, kartu ini dikhususkan untuk para anak muda lulusan SMA/SMK, perguruan tinggi, dan politeknik.

Hal ini dikatakan Jokowi saat menghadiri acara ngopi bersama milenial Sulawesi Tenggara di Kopi Haji Anto 2 Kendari, Jumat 1 Maret 2019. Salah satu relawan sebelumnya meminta penjelasan kepada Jokowi terkait hal ini.

"Mengenai kartu pra kerja, kartu ini kita siapkan untuk anak-anak muda yang lulus dari SMA atau SMK maupun yang lulus dari politeknik/perguruan tinggi untuk bisa masuk ke industri untuk dapat pekerjaan," kata Jokowi.

Menurut dia, para pemegang kartu ini nantinya akan mendapat pelatihan sehingga dapat meningkatkan kemampuannya. Pelatihan ini tidak hanya dilakukan di dalam negeri, namun juga di luar negeri.

"Semua dikerjakan oleh instruktur yang punya kualifikasi yang bagus. Sehingga begitu lulus training mestinya kalau training bagus gampang sekali masuk dunia kerja," ucap dia.

Dia mengatakan, pemegang kartu pra-kerja yang belum mendapat pekerjaan, meskipun telah mengikuti pelatihan tak perlu khawatir. Jokowi menjelaskan bahwa pemegang kartu ini tetap akan mendapatkan gaji.

"Kalau belum dapat pekerjaan kartu itu juga akan memberikan kayak honor, kayak gaji gitu. Tapi jumlahnya berapa, masih kita rahasiakan," kata Jokowi disambut tepuk tangan dari para relawan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani angkat suara terkait kartu sakti yang akan dikeluarkan Calon Presiden Joko Widodo ( Jokowi). Keberadaan kartu baru tersebut dikatakan bisa membuat penanganan kemiskinan di Indonesia menjadi lebih sistematis dan terintegrasi.

"Jadi beliau (Jokowi) menyampaikan bahwa untuk program penanganan kemiskinan yang selama ini menggunakan PKH dan bantuan pangan non tunai maka itu akan bisa diubah menjadi suatu kartu baru yang bisa meng-cover khusus untuk kebutuhan masyarakat miskin," kata Sri Mulyani di Gedung BPJS Kesehatan, Jakarta, Senin, 25 Februari 2019.

Saat ini, ada beberapa jenis kartu yang sudah dikeluarkan. Misal untuk pendidikan ada Kartu Indonesia Pintar (KIP), bidik misi, bea siswa Kementerian Agama hingga LPDP.

"Maka ini bisa dijadikan suatu program yang lebih terintegrasi dari mulai awal hingga sampai pada pendidikan tinggi. Sehingga masyarakat kita bisa tercover," ujarnya.

Hal tersebut juga dapat dilakukan di bidang kesehatan. Di mana semua program dan kartu diintegrasikan menjadi satu.

"Maka ini juga bisa untuk didesain dan diintegrasikan lagi. Jadi yang disampaikan adalah merupakan suatu keberlanjutan atau perbaikan dari program - program yang selama ini sudah mulai membangun pondasi bagi Indonesia yang maju, yaitu Indonesia yang setiap masyarakatnya terlindungi kebutuhan pangan, kebutuhan dari sisi kesehatan dan kebutuhan dari sisi pendidikan," ujar dia.

Sementara dari sisi anggaran, Sri Mulyani menyebut bahwa program tersebut tidak akan menimbulkan ledakan anggaran. Bahkan bisa menjadi lebih efisien, sebab selama ini anggaran yang digunakan itu terpragmentasi di berbagai macam program.

"Maka dengan insiatif ini akan bisa memberikan peluang untuk program - program ini bisa dievaluasi secara menyeluruh dan anggaran yang selama ini terpragmentasi bisa dikonsolidasikan. Jadi menurut saya ini adalah suatu langkah yang bagus dan akan lebih baik dari sisi dampaknya dari sisi anggaran mungkin tidak akan menimbulkan suatu ledakan tapi bahkan merupakan sesuatu yang jauh lebih akuntable karena dana dana yang selama ini mungkin terpragmentasi bisa menjadi jauh lebih terkonsolidasi dengan baik," dia menandaskan.