Pemerintah Baru Diharap Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 telah dilaksanakan pada 17 April lalu. Namun demikian, gejolak tahun politik masih bisa dirasakan oleh sejumlah pelaku usaha, termasuk di sektor industri konstruksi dan infrastruktur.

Ketua Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas Parahyangan Andreas Pramudya mengatakan, gonjang-ganjing politik di tahun ini turut berdampak pada aktivitas di bidang industri, sehingga berakibat terhadap kestabilan ekonomi.

"Bagi kami di industri, itu yang terpenting adalah kestabilan. Pada saat terjadi goncangan politik dan lain sebagainya, pastinya akan mempengaruhi kestabilan ekonomi," ungkap dia di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Goncangan politik yang berakibat pada goncangan ekonomi ini pada akhirnya membuat investor ragu-ragu untuk melakukan investasi sehingga menghambat pengembangan industri jasa konstruksi.

"Praktis pada saat tidak ada penambahan investasi, industri konstruksi juga akan terhenti. Itu yang terjadi dalam satu tahun terakhir," keluhnya.

Dia pun berharap kepada pemerintahan baru kelak, agar inisiasi pembangunan infrastruktur yang telah dicanangkan oleh rezim pemerintah sebelumnya bisa terus dilanjutkan.

"Dengan adanya pemerintahan baru, diharapkan pembangunan infrastruktur ini akan bisa terus dilanjutkan dan menggerakkan industri infrastruktur," imbuh dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri Infrastructure Summit 2019 yang diselenggarakan University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID) di Universitas Padjadjaran, Bandung, Jumat (26/4/2019).

Mengusung tema Empowering University for Continuous PPP Infrastructure Development in Regional Government, acara yang digagas jaringan tersebut mempertemukan universitas-universitas terkemuka di Indonesia.

Mereka berdiskusi serta membahas berbagai ide dan masukan terhadap pengembangan infrastruktur baik nasional maupun regional melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Sri Mulyani meminta universitas dapat mengambil peran dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Saat ini terdapat 31 universitas yang semuanya memiliki komitmen bekerja sama memikirkan membangun infrastruktur di Indonesia.

"Kita harap pertemuan dari 31 universitas ini yang semuanya memiliki komitmen untuk bekerja sama di dalam memikirkan membangun semua infrastrukur di Indonesia, melihat dari semua aspek secara komprehensip," kata Sri Mulyani.

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) meminta kepada calon presiden terpilih nantinya dapat melanjutkan pembangunan infrastruktur. Sebab, pembangunan infrastruktur dinilai memiliki nilai tambah bagi para tenaga kerja.

Presiden KSBSI, Mudhofir, mengatakan pembangunan infrastruktur memiliki dampak besar bagi para buruh. Menurutnya, dengan adanya infrastruktur seperti jalan tol pelabuhan hingga bandara, maka biaya logistik bisa lebih murah. Dengan demikian, keberlangsungan usaha dapat terjaga.

"Memang merasakannya tidak langsung, lama-lama pasti akan ada dampak. Sebelumnya kan yang kita hadapi itu masalah distribusi logisitik yang kita tahu ongkos kirim lebih mahal," ujarnya saat ditemui di dalam Kantor APINDO, Jakarta, Kamis (11/4).

Mudhofir mengatakan, pembangunan infrasturuktur juga menjadi bagian penting untuk menarik masuk investasi. Sebab, dengan investasi asing yang semakin banyak maka akan semakin banyak pula tenaga kerja yang terserap.

"Kalau infrastrutkur tidak dibangun kita akan ketinggalan dengan Vietnam dan sebagainya," ucapnya.

Dia menambahkan, selain infrastruktur, pihaknya juga menginginkan agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih bisa gencar menarik investasi. Di samping itu, dirinya juga menginginkan perbaikan sistem dari Badan Peneyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) baik Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Sebab, kedua hal tersebut sangat krusial untuk kesejahteraan para buruh.

"Artinya kita ingin ada pekerjaan untuk buruh juga tapi ada pembahasan misalnya jaminan sosialnya," jelasnya.